Mengenal Lebih Dekat Konsep Mahzab Timoho

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

HUMAS APMD, YOGYAKARTA –  Prodi Ilmu Pemerintahan menyelenggarakan kegiatan diskusi publik dengan tema “Mengenal Lebih Dekat Konsep Mahzab Timoho (Government, Governing, Governability, Governance, dan Governmentality) yang dilaksanakan di Ruang M. Soetopo pada Kamis, 24 Agustus 2023.

Kegiatan ini dihadiri oleh para calon wisudawan, beberapa mahasiswa baru serta dosen dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Diskusi publik ini menghadirkan Guru Desa yaitu Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, Acara ini berjalan baik dengan antusias mahasiswa yang aktif menyimak penjelasan yang diberikan.

Ketua panita, Bapak Junior Hendri Wijaya, S.IP.,M.I.P mengatakan bahwa “Diskusi ini diselenggarakan untuk mengenal lebih dekat mazhab Timoho, dimana memang sudah dirintis oleh ketua STPMD “APMD” Bapak Sutoro Eko, merupakan salah satu konsep baru yang membedakan dengan konsep konsep pada umumnya.”

“Diharapkan Prodi Ilmu Pemerintahan dapat membentuk sarjana rakyat yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di daerah masing-masing dalam pembangunan desa,” Lanjutnya.

Dalam diskusi ini Sutoro Eko menjabarkan terkait dengan 5G versi ilmu pemerintahan. “Goverment, merupakan organisasi kekuasaan yang khas dalam republik untuk membebaskan manusia dari absolutisme hegel dan etatisme negara. Pemerintahan yang demokratis itu berpangkal pada legitimasi dan berujung pada legalitas itulah governabilitas.

Govermentality merupakan sebuah cara pandang yang mengkritik degradasi government, mereka mengkritik governance. Governance itu dilucuti oleh govermentality karena governance itu memiliki banyak unsur kejahatan. Govermentality mempunyai saran agar kita semua kembali kepada Government.

Muhammad Rian merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 yang ikut serta dalam diskusi ini mengatakan,”Diskusi ini bagus dan mengulik dari segala aspek yang didasarkan oleh masyarakat khususnya keresahan akademisi umumnya karena melihat tumpang tindih antara disiplin ilmu.”

“Harapan saya untuk diskusi ini tidak hanya sebatas berhenti dalam forum diskusi ini, tapi memang harus dikembangkan lagi karena konsep 5G ini sepenuhnya tidak dipahami dan di ilhami secara bersama pada tatanan masyarakat APMD.” Lanjut Muhammad Rian dalam wawancaranya. (Dan)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA UNGGUL MENDAPATKAN BANTUAN HIBAH DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

17 April 2023

HUMAS APMD, YOGYAKARTA – STPMD “APMD” menjadi salah satu Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat menembus ke tingkat Nasional dan meraih HIBAH Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Liga-3 tahun 2023 dengan mendapatkan Dana Hibah yang disediakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar Rp 1 Miliar.

Ketua Tim Dr. Irsasri, M.Pd. Menyampaikan, “Kita bertarung hebat karena kita harus mempertahankan bahwa ini program penting untuk Kampus STPMD “APMD”, karena apa? Manfaatnya adalah untuk reputasi STPMD “APMD”, yang  ke dua untuk siapa? untuk para mahasiswa, karena kita memperjuangkan di sini inginnya teman-teman prodi IP, PS, IK itu punya pengalaman diluar dengan kegiatan seperti pertukaran mahasiswa,” ungkapnya.

Dengan berbagai pertimbangan Akhirnya Dana Hibah PK-KM yang disetujui oleh Dikti untuk STPMD “APMD” adalah Rp 782.148.340.

Hibah PK-KM MBKM yang diterima oleh STPMD ”APMD” ini buah kerja keras banyak pihak. Ketua, Para WK, Pengurus Prodi, Tim Panitia Penyusunan Proposal, Tim Taskforce PKKM MBKM STPMD “APMD”, dan seluruh Unit Kerja serta mahasiswa STPMD “APMD”.

Sekalipun melalui pertarungan hebat dan berhadapan dengan tim penilai untuk mempertahankan program yang diusulkan, namun berkat kerja keras seluruh tim STPMD “APMD” bisa membuahkan hasil dalam mendapatkan Hibah untuk perkembangan intelektual.

Dr. Irsasri melanjutkan, “Bukan kerja Inti dari kami, ini kerja tim besar meskipun yang kami bertarung ke sana (Nasional) hanya 3 orang karena kami dipercaya untuk bertarung di sana, kami punya keberanian itu saja sebenarnya. Saya hanya sebagai pembuka pintu saja, selanjutnya saya mohon semua SDM di STPMD, mau dosen, mahasiswa semua kita sudah punya reputasi lanjutkan ini, mau hibah apapun ikutilah,” imbuhnya.  

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan kebijakan Kampus Merdeka pada tahun 2020 sebagai bentuk transformasi pendidikan tinggi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana.

Sasaran yang ingin dicapai melalui transformasi pendidikan tinggi adalah (1) meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, (2) meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, dan (3) meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/M/2021.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi berupaya mendorong, memfasilitasi, dan mempercepat perguruan tinggi dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka serta mencapai 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama tersebut dengan merancang suatu program kompetisi yang dikemas dalam Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM). Program ini dirancang dalam 3 (tiga) liga dimana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat berkompetisi sehat sesuai dengan aturan pada tiap liganya.

PK-KM merupakan program kompetisi terbuka, dengan sistem seleksi berkelompok (tiered system). PK-KM dapat mencakup program studi dan program di tingkat institusi yang diutamakan untuk sistem pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disebut Institutional Support System (ISS) – MBKM.

Secara khusus PK-KM di tingkat program studi bertujuan untuk meningkatkan mutu, relevansi dan inovasi pendidikan tinggi untuk merespons dan mengantisipasi perkembangan IPTEK di masa depan sesuai dengan keunggulan program studi dan meningkatkan kerjasama dengan DUDI dan top world class universities dalam rangka transformasi pendidikan tinggi untuk mendapatkan pengakuan internasional dan meningkatkan daya saing bangsa.

PK-KM ISS-MBKM secara khusus ditujukan untuk memperkuat tata kelola MBKM dan memfasilitasi implementasi kampus merdeka untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi yang dilaksanakan di seluruh program studi.

Pengembangan sekolah tinggi dilakukan melalui perubahan sistematis dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana melalui penerapan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Meskipun sekolah tinggi belum memiliki sistem pengelolaan MBKM yang terstruktur, namun telah terbuka ruang bagi mahasiswa untuk melaksanakan MBKM dengan semangat ilmu guru, ilmu buku, dan ilmu laku. Kemerdekaan belajar bagi mahasiswa dilaksanakan untuk membentuk sarjana yang berpihak dan bermanfaat bagi rakyat.

“Sarjana Rakyat” adalah penjaga republik (republic guardian) dan agen perubahan yang dedikatif, patriotik, responsif dan berpihak pada rakyat. Upaya ini dilakukan dengan membangun sistem pengelolaan MBKM mencakup regulasi, kelembagaan dan Institutional Support System (ISS). Sistem pengelolaan MBKM tersebut dimanifestasikan oleh STPMD “APMD” melalui platform Kampus Merdeka – Sarjana Rakyat.

STPMD “APMD” mengajukan proposal PK-KM mencakup ISS MBKM, Prodi Ilmu Pemerintahan dan Pembangunan Sosial. Namun dalam seleksi yang dilaksanakan STPMD “APMD” hanya lolos ISS-MBKM, Prodi IP dan PS belum lolos. 

Tahapan berikutnya setelah verifikasi kelayakan proposal melalui sistem kemudian dilaksanakan verifikasi lapangan yang diselenggarakan oleh Dikti di Hotel Pullman Jakarta. Dr. Irsasri, Dr. Sri Widayanti, dan Tatag Annur Laili, A,Md. selaku perwakilan Tim Taskforce PK-KM MBKM STPMD ”APMD” diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pimpinan STPMD ”APMD” untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka pelaksanaaan verifikasi kelayakan dan presentasi serta mempertahankan proposal yang sudah diajukan.

PK-KM pada perguruan tinggi Liga-3 diharapkan dapat mendorong pengembangan inovasi perguruan tinggi di bidang pembelajaran dengan menerapkan kebijakan Kampus Merdeka agar secara langsung meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran. Peningkatan mutu pembelajaran diharapkan juga mencakup pemutakhiran kurikulum yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan disusun bersama mitra eksternal perguruan tinggi. Pembelajaran yang efektif diharapkan dapat meningkatkan mutu kinerja pendidikan tinggi dan relevansi lulusan.

Program-program yang akan dilaksanakan adalah Program ISS-MBKM STPMD “APMD” yaitu 1. Penyusunan dasar hukum dan panduan implementasi MBKM Kampus Merdeka-Sarjana Rakyat, 2. Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar-Sarjana Rakyat (SIMBESAR), 3. Pengembangan Kemitraan, 4. Pertukaran Mahasiswa. Dr. Irsasri juga melanjutkan, “Kami datang ke sana dengan tegak, hanya 3 orang dibanding puluhan orang, akhirnya kami buktikan sendiri yang bisa lolos sampai 75% menyaingi Universitas-Universita besar. Kami pulang membawakan berita gembira,” ungkapnya.

KUNJUNGAN 170 KEPALA DESA DARI TAPANULI SELATAN KE STPMD “APMD”

Sebanyak 170 Kepala Desa dari Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Sumatera Utara berkunjung ke Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Rombongan dipimpin Sekda Kabupaten Tapsel (Drs. Parulian Nasution, MM) dan   beberapa Camat. Rombongan datang hari Kamis 23 Juni 2022 (pagi) disambut langsung oleh Ketua YPP 17, Ketua STPMD “APMD” beserta Wakil Ketua I, II, III. Setelah Foto bersama di halaman depan Kampus, selanjutnya

rombongan menuju Ruang Pertemuan M.Soetopo. Rombongan Kepala Desa yang tergabung dalam wadah Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan mendapatkan materi dari Ketua STPMD “APMD” ( Dr. Sutoro Eko). Mereka cukup antusias menyimak ceramah tentang proses penyusunan dan perubahan Undang-undang Desa setelah mendapatkan sedikit sentuhan dari Mahkamah Konstitusi.

Peserta juga mendapatkan materi tentang Desa Membangun  yakni desa lah sekarang yang dominan menjadi pelaku pembangunan, pemerintah desa bersama masyarakat desa lah yang merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pembangunan. Pada saat dibuka sessi dialog, sangat banyak peserta yang menyampaikan pertanyaan hingga waktu dialog melampaui batas waktu yang ditetapkan. Sebelum ceramah dari Ketua, disampaikan Laporan dari Ketua APDESI Kabupaten Tapsel (Hasan Basri) dan Pengarahan serta pemotivasian dari Sekda Kab. Tapsel. Seluruh peserta mendapatkan cinderamata berupa Buku tebal dengan judul  “Memuliakan Desa” (525 halaman). Buku tersebut berisi tulisan dari puluhan dosen STPMD “APMD” dan UGM tentang pengalaman pengabdian kepada masyarakat di  berbagai wilayah termasuk di Tapanuli Selatan.

Setelah acara makan siang, peserta melanjutkan perjalanan mengunjungi beberapa desa untuk menimba pengalaman beberapa desa maju dalam menjalankan kewenangan desa seperti dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat. Semoga kunjungan ke STPMD “APMD” dan beberapa desa dapat memperluas wawasan dalam memajukan desa masing-masing peserta di Tapanuli Selatan. Horas….

Pembangunan Sosial Berkeadilan

Bupati Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Sahani Saleh S.Sos menyampaikan Kuliah Tamu di STPMD “APMD” Yogyakarta (8/6). Alumnus Pembangunan Sosial STPMD “APMD” itu mengaku hanya berbagi pengalaman selama memimpin daerah. Pada kesempatan itu juga ditandatangani nota kesepahaman antara STPMD “APMD” Yogyakarta dengan Kabupaten Belitung oleh Sahani Saleh dan Ketua APMD Dr. Sutoro Eko. Moderator dalam kegiatan ini adalah Dr. Widi Sri Widayanti.

Sahani Saleh mempunyai pengalaman panjang di pemerintahan daerah. Setelah dua periode menjadi camat di dua kecamatan berbeda di Belitung, pada 2008-2013 menjadi Wakil Bupati Belitung, kemudian menjadi Bupati Belitung selama dua periode (2014-2018) dan (2018-2023).

Sahani Saleh menyampaikan topik Manifestasi kinerja efektif dalam Pembangunan Sosial Berkeadilan. Ia sebelumnya sekilas mengenalkan Kabupaten Belitung dengan segala potensinya serta prioritas pembangunan. Kabupaten ini luasnya 293,69Km2 dan berpenduduk 184.004 jiwa (2021). Penduduk Belitung selain dihuni oleh suku Melayu juga dari suku lain seperti Tionghwa, Jawa, Bugis, Madura, Bawean, Batak, Bali dan lain-lain.

Dijelaskan bahwa Belitung bangga menjadi daerah yang sedang dikembangkan sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Termasuk mengembangkan GeoPark di dalamnya. Belitung juga bangga terpilih menjadi tuan rumah dalam rangkaian kegiatan KTT G20. Tiga sektor unggulan daerah adalah pariwisata, perikanan dan kelautan, dan perhubungan.

Terkait kondisi keamanan dan kesejahteraan, Sahani Saleh memberi ilustrasi, “Pak Ketua APMD membeli motor baru di Belitung. Suatu saat motor diparkir di pinggir jalan dan tertinggal kuncinya. Jika motor itu hilang, maka akan saya ganti sepuluh motor,” jelasnya disambut tepuk tangan hadirin. Hal itu menunjukkan tingkat kriminalitas sangat rendah. Apakah karena masyarakat di Belitung sejahtera? Pak Bupati kembali bercerita jika ada bantuan dari pemerintah, maka ibu-ibu yang menerima bantuan itu datang dengan gelang dan kalung serba emas.

Mengenai pembangunan sosial berkeadilan, Bupati Belitung menjelaskan harus ada interaksi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu demi tercapainya tujuan-tujuan program pembangunan berkelanjutan. Ia mengutip seorang ahli, bahwa pembangunan sosial berkeadilan itu suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Visi Kabupaten Belitung adalah Kabupaten Belitung sejahtera, berdaya saing, inovatif dan bermartabat.

Sutoro Eko yang menjadi narasumber kedua mengatakan telah lama berkomunikasi dengan Sahani Saleh yang dikenalkan oleh Ahmad Muqowam (Ketua Pansus RUU Desa). Ia mengajak Suhani Saleh pulang kampus ke STPMD “APMD” Yogyakarta.

Sutoro Eko menjelaskan konteks sejarah lahirnya kebijakan sosial di Eropa dan Amerika Serikat. Dimulai dari Jerman era Otto Von Bismark ketika gerakan buruh yang diorganisir oleh Karl Marx menggoncang negeri itu. Negara (Jerman) akhirnya mau membuat kebijakan sosial memberi jaminan sosial yang menguntungkan kaum buruh. Ini dilakukan bukan karena kapitalisme baik hati tetapi itu demi keamanan kapitalisme sendiri. Kebijakan ini dilakukan agar buruh Jerman tidak menjadi pengikut Karl Mark dan Jerman tidak jatuh seperi Uni Sovyet. Kebijakan sosial ini menjadikan kapitalisme aman. Apa yang dilakukan di Jerman itu kemudian diikuti oleh negara-negara Skandinavia yang kini dikenal sebaga negara kesejahteraan terutama setelah perang dunia kedua.

Dari Amerika Serikat, pada era Harry Truman, di mana setelah perang dunia kedua negeri itu mengekspor Pembangunan Sosial. Pembangunan Sosial ala AS adalah mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi. Kerjaannya mengurusi orang miskin. Pendekatannya mengatasi kemiskinan dengan kemiskinan. Pembangunan ekomomi hanya berhasil menciptakan kekayaan tapi tidak berhasil menciptakan kemakmuran. Cara mengatasi masalah sosial di sini dengan cara sosial, bukan dengan cara ekonomi. Dengan cara ini kesenjangan akan tetap tercipta. Contoh ekonomi kerakyatan. Rakyat diisolasi dengan ekonomi yang kecil.

Pascapembangunan, lanjut Sutoro Eko, mengritik pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang anti politik. Kemakmuran dan keadilan tidak bisa hadir tanpa politik. Kata Pascal, keadilan tanpa kekuasaan itu nothing, kekuasaan tanpa keadilan akan menciptakan tirani. Kekuasaan itu tidak buruk, tapi kekuasaan yang berdasarkan daulat rakyat. Jadi, tegas Sutoro Eko, Pembangunan sosial jangan anti politik dan jangan anti ekonomi.

Dari Webinar Mazhab Timoho #3: “Jalan Baru Ilmu Pemerintahan”

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ilmu Pemerintahan secara ontologis sudah jelas. Perlu terus dikembangkan metodologi yang lebih baru, inovatif dan berkemajuan dalam studi ilmu pemerintahan. Selain itu, ilmu pemerintahan dikembalikan ke identitasnya sebagai ilmu yang “melayani” dan memperkuat kedaulatan rakyat. Demikian catatan penting Webinar Mazhab Timoho #3 “Jalan Baru Ilmu Pemerintahan” (23/3) yang dibacakan oleh Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta Dr. Guno Tri Tjahjoko. Webinar diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan APMD, bekerjasama dengan KAPSIPI dan ADIPSI.

Webinar yang dibuka oleh Prof. Achmad Nurmandi, M.Sc (Ketua KAPSIPI) itu, menghadirkan beberapa pembicara, yaitu Dr. Teguh Yuwono, M.Pol, Admin (Ketua ADIPSI/Dosen Fisip Universitas Diponegoro), Dr. Muhtar Haboddin, .S.IP, M.A (Dosen Fisip Universitas Brawijaya), Ganjar Pranowo, S.H, M.IP (Gubernur Jawa Tengah), Lilik Ratnawati, S.Pd, M.IP (Kepala Desa Plawen Klaten, Jawa Tengah) dan Dr. Sutoro Eko Yunanto (Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta), serta moderator Goris Sahdan, S.IP, M.A (dosen Prodi Ilmu Pemerintahan APMD).

Ganjar Pronowo dalam presentasinya berjudul “Membangun Kedaulatan Rakyat Dalam Permerintahan” menjelaskan perubahan tata kelola di masa demokrasi modern, dari otoriter ke demokrasi. Menurut Ganjar, pada era Governance 4.0, untuk pelayanan publik yang prima mewujudkan birokrasi berkelas dunia, ada tiga transformasi yang harus dilakukan, yaitu transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, dan transformasi Sumber daya manusia. Pada transformasi sistem kerja misalnya, perlu dilakukan digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi proses bisnis internal. Tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan berbagai aplikasi.

Sebagai praktisi Ilmu Pemerintahan, Ganjar menjelaskan Jateng Digital, ada LaporGub (layanan pengaduan), Lapak Ganjar (pemasaran online untuk UMKM), Sakpole (pembayaran pajak kendaraan), Bina cantik (aplikasi Runah Sakit mempercepat klaim BPJS), PTSP Jateng (perijinan terpadu satu pintu), dan Pembayaran TransJateng dengan GoPay. Untuk suksesnya itu semua, lanjut Ganjar, harus ada komunikasi dan kolaborasi menuju masa depan. Di sini sangat dibutuhkan critical thinking dan creativity, kata Ganjar.

Sebelum presentasi Ganjar Pranowo, Teguh Yuwono menyampaikan, Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan dalam perjalanan dan arah perkembangannya mengalami situasi kontroversial dalam memasuki abad ke 21. Keadaan tersebut menjadi semakin tidak jelas karena terdapat berbagai kebijakan pemerintah pada dunia akademis yang telah memasuki substansi keilmuan. Dalam Ilmu Pemerintahan, lanjut Teguh Yuwono, ada yang memerintah dan ada yang diperintah serta dinamika relasi keduanya. Upaya untuk mempertajan konten ilmu Pemerintahan perlu terus diupayakan.

Muhtar Haboddin menjelaskan tentang riset dan kajian di Ilmu Pemerintahan. Misalnya riset tentang memperbesar kekuasaan. “Contohnya Gus Ipul. Dia dari dari anggota DPR menjadi menteri, lalu menjadi wakil gubernur jawa Timur, kemudian kini menjadi Walikota Pasuruan,” kata Muhtar. Ada juga yang meneliti tentang Jokowi dari Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi Presiden RI. Menurut Muhtar ada dua catatan dari penelitian tentang kekuasaan itu. Bagi pemerintah bagaimana kekuasaan dipertahankan, diperbesar untuk dirinya. Bagi masyarakat, bagaimana sumber kekuasaan diganti pemimpinnya untuk rakyat. Menurut Muhtar Haboddin, kekuasaan dan kedaulatan memerintah, harus dikontrol, dikritik dan dibatasi. “Pertanggungjawaban kekuasan adalah memperpendek jarak antara penguasa dan rakyat,” tambah Muhtar Haboddin.

Lilik Ratnawati adalah kepala desa yang oleh penguji tesisnya dikatakan sebagai tersesat di jalan yang benar. Dari ibu rumah tangga menjadi kepala desa. Ia banyak menceritakan pengalaman memimpin desa yang sering disebut “miniatur negara”. Lilik Ratnawati menjelaskan bagaimana kewenangan desa dan bagaimana melayani masyarakat. “Karena desa terdepan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat (warga desa) maka desa harus diperkuat,” tegas Lilik Ratnawati.

Sutoro Eko menjelaskan ada dua jalan Ilmu Pemerintahan, yaitu jalan lama (kolonial) dan jalan baru (neoliberal). Keduanya mereduksi pemerintahan. Terkait mazhab dalam Ilmu Pemerintahan ada Mazhab Bulaksumur. “Namun pada 2009, UGM tinggal gelanggang colong playu,” kata Suroro Eko yang artinya sudah tak bersetia dengan Ilmu Pemerintahan. Kini di UGM program studinya adalah Politik dan Pemerintahan. Selain Mazhab Biulak Sumur ada Mazhab Jatinangor. Di sana ada UNPAD dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Menurut Sutoro Eko, Mazhab Jatinangor itu melanjutkan jalan kolonial ke jalan neoloberal. Di sana lebih kental manajemen publik.Menurut Sutoro Eko, Ilmu Pemerintahan bukan ilmu normatif, juga bukan politeknik.Karena itu matakuliah pada Ilmu Pemerintahan harus ada disiplin dan perspektif. Ilmu Pemerintahan harus tajam dalam konten. “Ilmu Pemerintahan itu bagaimana transforming dan connecting,” kata Sutoro Eko pada webinar yang diikuti 281 peserta itu. Dasarnya Ilmu Pemerintahan jelas Pancasila dan Konstitusi. Ilmu Pemerintahan, lebih khusus, bagaimana menghubungkan sila keempat Pancasila, kerakyatan, bertransformasi menjadi sila kelima Pancasia, keadilan. Ilmu Pemerintahan tak bisa disederhanakan dalam politik, hukum, atau admistrasi.

Kuliah Tamu Bagus Sumartono: Teknik Menulis Skenario

Bagus Sumartono menyatakan, untuk menjadi penulis skrenario yang baik harus menonton seribu film dulu. Film genre apa saja. Hal itu disampaikan pada Kuliah Tamu Teknik Menulis Skenario di Ruang Multi Media, yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi (18/3). Bacep, panggilan akrab Bagus Sumartono, adalah penulis naskah skenario film Tilik. Film yang fenomenal ini telah ditonton lebih dari 26 juta. Tilik juga menyabet beberapa penghargaan seperti Piala Maya Kategori Film Pendek Terpilih (2018), menjadi Official Selection di Jogja-Netpac Asian Films Festival 2018, serta Official Selection World Cinema Amsterdam 2019.

Bagaimana Bacep menulis naskah Tilik? Awalnya, Bacep sebenarnya berencana untuk membuat film dokumenter tentang kebiasaan masyarakat di wilayah Bantul Timur, terutama di Dlingo, yang sering menjenguk saudara atau kerabat yang sakit menggunakan truk atau pick up. Kebiasaan itu dikenal dengan istilah tilik atau menjenguk. Bacep kemudian bertemu sutradara Wahyu Agung Prasetyo, yang memiliki rencana untuk mengikuti pitching film pendek yang akan didanai oleh Dinas Kebudayaan DIY. “Dari ide dokumenter saya kemudian dimodifikasi menjadi naskah fiksi,” kata Bacep.

Saat Tilik diproduksi, dunia politik Indonesia sedang panas karena kontestasi Pilpres 2019. Hoaks, berita yang tidak jelas validitasnya, serta caci maki antarkubu menghiasi dinding media sosial setiap hari. Dari fenomena itu, Bacep kemudian terinspirasi untuk membuat film yang bisa mengedukasi masyarakat supaya tidak gampang termakan hoaks. Tilik memang bervisi untuk mengedukasi masyarakat untuk cermat terhadap informasi apapun, terutama yang berkaitan dengan internet.

Dalam Tilik, dua tokoh sentral yakni Bu Tejo dan Yu Ning yang berseberangan adalah sama-sama korban sekaligus pelaku penyebar fitnah dan berita bohong. Semua terjebak pada informasi yang ada di internet, dan menganggap informasi itu pasti benar.

Sebagian besar pemeran dalam film Tilik adalah masyarakat Kalurahan Saradan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul. Termasuk pemeran Gotrek, sopir truk. Hanya satu pemeran yang merupakan aktris profesional, yakni Bu Tejo yang diperankan oleh Siti Fauziah.

Seorang mahasiswa bertanya bagaimana membuat dialog yang tajam, kocak dan bikin geregetan penonton? Bacep menjawab salah satu kuncinya adalah melakukan riset, misalnya banyak mendengar atau nguping ibu-ibu yang suka ngrasani (membicarakan) orang lain bahkan suami sendiri. Dengan menyerap dari keseharian warga desa, Bacep bisa menulis naskah yang apa adanya tetapi dalam.

Setelah film Tilik pada 2018, Bacep kemudian membangun gerakan literasi di pedesaan. Dia tidak mau, masyarakat desa selamanya menjadi korban berita bohong dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di pedesaan itu sangat rentan hoaks. Bacep memulai fasilitasi di Bantul, di antaranya Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, yang merupakan lokasi pembuatan film Tilik.

Gerakan literasi ini mengarah pada bagaimana cara mengakses informasi melalui internet. Masyarakat juga diberikan pelatihan bagaimana memanfaatkan internet secara bijak dan produktif. Internet bukan ajang bergosip, tapi memanfaatkan internet untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Internet untuk mempublikasikan potensi yang dimiliki desa. Supaya potensi tiap desa bisa diketahui lebih banyak orang,

Bacep dan masyarakat setempat juga bekerja sama membuat film pendek tentang kearifan lokal tiap desa. Selain itu juga sering diundang membagi pengalaman kepada komunitas-komunitas film di kampus maupun daerah seperti di Temanggung.

Pada akhir kuliah tamu yang dihadiri sekira 50 mahasiswa dan enam dosen itu, Bacep memberi kabar gembira, Tilik dalam waktu dekat, akan diangkat kembali dalam sebuah serial. Kita tunggu kiprah mas Bacep selanjutnya. Terima kasih telah menginspirasi para mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Semoga di lain waktu Tilik lagi ke Kampus Desa Timoho.

PENANDATANGANAN MOA : PRODI ILMU PEMERINTAHAN STPMD APMD YOGYAKARTA DENGAN DESA TAWANGREJO, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta khususnya prodi Ilmu Pemerintahan menaruh perhatian besar kepada pengembangan desa melalui berbagai program, yakni pengabdian kepada masyarakat, penelitian baik dosen dan mahasiswa, serta berbagai kegiatan bersama lainnya terkait Tridarma perguruan tinggi yang diharapkan dapat mempererat kerjasama antara prodi dengan desa mitra.

Terkait hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan kerjasama Memorandum of Agreement (MOA) antara prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta dengan Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 18 November 2021. Penandatanganan kerjasama ini diwakili oleh Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, sementara dari Desa Tawangrejo diwakili oleh Bapak Susanta selaku Kepala Desa Tawangrejo. Acara penandatanganan MOA juga dihadiri oleh Ketua Yayasan YPP 17 Bapak Ir. Muhammad Barori, M.Si, Wakil Ketua II STPMD “APMD” Yogyakarta Bapak Drs. Suharyanto, M.M., dan beberapa perwakilan dosen dari Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta. Sementara dari desa dihadiri jajaran BPD, BUMDES, dan perwakilan dari warga desa Tawangrejo.

Dalam sambutannya, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta berharap melalui kerjasama ini Desa Tawangrejo dapat menjadi salah satu desa tujuan untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, lokasi pelaksanaan mata kuliah praktikum, dan lainnya baik dosen maupun mahasiswa dari STPMD “APMD” Yogyakarta. Sementara Kepala Desa Tawangrejo berharap dengan adanya kerjasama ini semoga akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi Desa Tawangrejo dalam berbagai bidang.

Penandatanganan kerjasama ini kemudian dilanjutkan dengan acara pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Bumdes Berbadan Hukum” dengan narasumber beberapa dosen dari Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta dilanjutkan dengan sesi diskusi.**

Webinar Prodi Ilmu Komunikasi dan Imako: “Urgensi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan CSR”

Pemberdayaan masyarakat masih cukup urgen menjadi landasan bagi korporasi melaksanakan CSR. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, ke depan hendaknya tak menambah regulasi terkait CSR agar tidak terjadi tumpang tindih. Itulah antara lain yang mengemuka pada webinar “Urgensi Peberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan CSR” yang diselenggarakan Prodi Ilmu Komunikasi dan Imako (24/11). Tampil sebagai pembicara Dr. Yuli Setyowati, M.Si (dosen Prodi Ilmu Komunikasi STPMD APMD) dan Agus Triyono S.I.Kom (Kepala Cabang Human Initiative, alumnus Prodi Ilmu Komunikasi STPMD APMD), serta moderator Tri Agus Susanto, S.Pd., M.Si.

Moderator mengantar diskusi dengan menyebut bahwa dari tema ada dua kata kunci yaitu pemberdayaan dan CSR. Pemberdayaan menurut John Friedmann (1992) merupakan bagian dari proses pembangunan alternatif menuju pertumbuhan ekonomi yang memadai, demokrasi inklusif, kesetaraan gender dan berkelanjutan. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) menurut The Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD) adalah “Komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas”. Moderator juga mengutip John Elkington (1997) yang mempopulerkan Triple Bottom Line yaitu economic prosperity, enveronmental quality dan social justice. Perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan 3P yaitu profit (ekonomi), people (sosial) dan planet (lingkungan).

Agus Triyono memaparkan pengalaman sebagai pegiat di Human Initiative Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia berpengalaman mengelola dana-dana CSR untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebelum dilaksanakan CSR pada suatu komunitas atau masyarakat di suatu daerah, harus dilakukan pemetaan sosial. Pemetaan sosial adalah satu kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali sosial budaya masyarakat lokal. Metode pemetaan sosial menurut Agus Triyono bisa dengan Parcipatory Rural Apraisal / PRA (pemantauan secara partisipatif), Rapid Apraisal (pemantauan cepat), atau Survey formal. Prinsip-prinsip PRA antara lain: keberpihakan, pemberdayaan, masyarakat sebagai pelaku, saling belajar & menghargai perbedaan, dan santai & informasi. Sementara itu teknik-teknik PRA juga dipaparkan Agus Triyono, antara lain: pemetaan desa, transek (penelusuran desa), diagram Venn (bagan hubungan kelembagaan), kalender musim, analisis mata pencaharian, dan analisis sebab-akibat.

Agus Troyono mengilustrasikan kisah tentang monyet dan banjir bandang. Seekor monyet yang baik hati ingin menolong ikan karena banjir bandang yang penuh lumpur. Ia menolong dengan mengangkat ikan itu ke pohon. Tentu saja ikan yang ditolong bukan selamat malah mati. Si monyet tidak tahu jika ikan hanya bisa hidup di air. Karena itu, tambah Agus Triyono, pemetaan sosial sangat penting, jangan sampai CSR salah sasaran. Agus Triyono mengakui mata kuliah yang dipelajari saat kuliah hingga saat ini berguna dan terus dipakai, antara lain Teknik Fasilitasi dan Metode Penelitian Sosial.

Kepala Cabang Human Initiative DIY itu juga menjelaskan empat karakter klaster berdaya. Inklusif, melibatkan seluruh komunitas tanpa membedakan kelompok dan tingkat tertentu dan merangkul kelompok marginal dan rentan. Solutif, berorientasi pada pengembangan berbasis masyarakat dan daerah yang potensial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perubahan, mendorong perubahan positif di masyarakat dan wilayah yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Inspiratif, mendorong setiap kebaikan yang diciptakan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain.

Yuli Setyowati mengatakan bahwa kegagalan pembangunan melahirkan pemberdayaan sebagai alternatif. Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma alternatif pembangunan dengan tujuan membawa masyarakat kepada keberdayaan dan kemandirian. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai program dan proses. Sebagai program, pemberdayaan dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai proses, pemberdayaan adalah usaha yang terjadi terus menerus sepanjang hidup manusia.

Selanjutnya alumnus S3 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, Minat Studi CSR dari Universitas Sebelas Maret (UNS) itu menjelaskan tentang komunikasi pemberdayaan. Ketidaktahuan tidak sama dengan stupidity (kebodohan), berbeda dengan lack of intelligence (kurang cerdas), dan lain dari foolishness (kedunguan). Ketidaktahuan mengacu pada kurangnya informasi (lack of information) atau kurangnya pengetahuan (lack of knowledge). Ketidaktahuan menyebabkan masyarakat tidak sanggup memaksimalkan potensi yang dimiliki, tidak proaktif dan kreatif memanfaatkan sumber-sumber dan peluang yang tersedia.

Komunikasi yang memberdayakan, menurut doktor yang meneliti kampung preman itu, adalah proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu atau kolektif agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses komunikasi yang memanusiakan manusia, partisipatif dan menyuarakan pihak-pihak yang selama ini tak mampu bersuara (voicing the voiceless).

Bagaimana dengan pelaksanaan CSR? CSR tidak bisa dilepaskan dari praktik pemberdayaan masyarakat atau sering disebut dengan istilah community development. Community development secara eksplisit dalam CSR diukur berdasarkan kenaikan taraf kualitas atau mutu hidup dari masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Community development dilaksanakan oleh perusahaan dengan mengacu pada nilai keadilan dan kesetaraan atas kesempatan, pilihan partisipasi, timbal balik dan kebersamaan.

Pemberdayaan masyarakat dapat menjadikan masyarakat sekitar perusahaan dapat mengaktualisasikan dirinya dan memahami keberadaannya sebagai elemen penting bagi perusahaan. Interaksi masyarakat dengan perusahaan akan harmonis, apabila perusahaan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan dan sebaliknya, sehingga tercipta modal sosial di lingkungan perusahaan. Inilah, kata Yuli Setyowati, yang menjadi prasyarat long life corporate yang seyogyanya menjadi dambaan setiap perusahaan.

Webinar kerjasama Prodi Ilmu Komunikasi dan Imako ini diikuti sekitar 210 peserta. Saat diskusi atau tanya jawab, peserta bisa bertanya langsung atau melalui chat. Ada sekitar tujuh orang peserta yang bertanya untuk kedua narasumber. Pertanyaan yang belum sempat terjawab karena waktu terbatas, diakomodasi dan akan dijawab pada webinar Komunikasi Pemberdayaan seri berikutnya. (Humas)

Partisipasi dan Kontribusi Alumni Dalam Rekruitmen Mahasiswa Baru Prodi Ilmu Pemerintahan

(7/7/2021) Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta melaksanakan Webinar bersama Alumni dengan tema Partisipasi dan Kontribusi Alumni Dalam Rekruitmen Mahasiswa Baru Prodi Ilmu Pemerintahan yang diikuti oleh 100 peserta menggunakan Zoom Meeting. Webinar tersebut dimaksudkan untuk merekatkan hubungan Kampus dengan para Alumni serta mengundang beberapa Alumni untuk berpartisipasi sebagai Narasumber. Hadir dalam Webinar Hermus Indou, S.IP., MH (Bupati Kabupaten Manokwari), Tommy Andana, S.IP., M.AP (Kabag Sekretariat Wakil Ketua MPR), John Patalas, S.IP (Kasi Pengelolaan Aset Desa Kabupaten Landak), Martanti Dwi S. S.IP (Enterpreuner), Rosaria Renyaan, S.Sos, M.Si (Kasubag Bela Negara dan Karakter Bangsa Bandan Kesbangpol Provinsi Maluku) dan dipandu oleh Gregorius Sahdan, S.IP., M.A sebagai moderator. Pembawa acara yakni Mohamad Firdaus, S.IP., M.A memandu jalannya acara dengan pertama membacakan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyaksikan video profil STPMD “APMD” dan diskusi panel oleh narasumber dan moderator. Dr Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta memberikan sambutan yang hangat dengan menitikberatkan antara hubungan Alumni dan Almamater yang harus selalu dijaga dan mengingatkan untuk pulang kampus. Alumni harus saling mendukung satu sama lain, yang akan menjadi kepala desa, menjadi pemerintah, menjadi ASN harus didukung agar keterikatan sesama alumni semakin erat.

“Kontribusi yang akan dilakukan oleh Alumni di Manokwari yaitu membentuk organisasi dan nantinya melakukan sosialisasi agar APMD bisa dikenal oleh masyarakat Manokwari” Ucap Bupari Manokwari sebagai narasumber yang pertama. Selain itu Bupati Manokwari menerangkan bahwa Ilmu Pemerintahan sangat implikatif dalam dunia kerja sehingga hal tersebut perlu dimaksimalkan bagi adik-adik mahasiswa di APMD. Narasumber kedua Tommy Adana yang pernah menjadi pengurus Komap (Kors Mahasiswa Ilmu Pemerintahan) menyampaikan bahwa perlu ada motivasi untuk Alumni yang pasif, kampus perlu melakukan komitmen untuk berperan dalam memotivasi Alumni sehingga nantinya akan ada kontribusi nyata bagi para Alumni. Organisasi kampus juga memiliki peran yang besar dalam meniti karir didunia kerja, sehingga mahasiswa perlu memaksimalkan potensi keorganisasian untuk menambah percaya diri dan banyak hal positif yang lain. John Patalas selaku narasumber ketiga menyampaikan dengan adanya organisasi kemahasiswaan di APMD memberikan kontribusi nyata bagi pribadi mahasiswa. APMD juga selalu melakukan perubahan cepat terhadap isu-isu nasional sehingga ilmu yang disampaikan ke mahasiswa sangat aktual dan bisa bermanfaat. Narasumber selanjutnya Martanti Dwi S. menyampaikan perspektif entrepreuner dalam kontribusi untuk perkembangan kampus. Poin penting dalam dunia kerja terutama di dunia usaha yakni kita semua  memiliki peluang untuk menciptakan pekerjaan dan berwiraswasata (masyarakat ekonomi) adalah jalan lain menjadi langkah pertama untuk berkontribusi untuk masyarakat luas. Rosaria Renyaan alumni Ilmu Sosiatri memberikan sumbangan pemikiran terkait Kolaborasi antar Prodi dalam mengembangkan Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta. Yang pertama yakni membuat kurikulum konkrit disetiap prodi yang sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat dan yang kedua adalah perlunya jurnal ilmiah bersama untuk bersama-sama mengenalkan karya dan tulisan Dosen, Mahasiswa maupun alumni untuk bisa mensyiarkan ajaran APMD, sehingga memiliki dampak positif juga dalam meningkatkan akreditasi prodi.

BEDAH BUKU “MENJERAT GUSDUR”

Buku “Menjerat Gus Dur” karya Virdika Rizky Utama yang sempat fenomenal pada akhir 2019 dan awal 2020, dibedah dan diskusikan di Kampus Desa STPMD “APMD” Yogyakarta, Senin, 30 November 2020. Tampil sebagai pembicara penulis buku Virdika Rizky Utama dan Tri Agus Susanto, dosen Prodi Ilmu Komunikas, serta moderator Dr. Irsasri.

Diskusi bedah buku “Menjerat Gus Dur” karya alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi dan Humas STPMD “APMD” Yogyakarta di Ruang Sidang yang dihadiri para aktivis mahasiswa dan dosen. Selain itu, diskusi juga bisa diiukuti melalui zoom.

Virdika membuka pembicaraan dengan menyampaikan informasi terakhir bahwa dirinya belum lama ini diundang oleh seorang pengusaha yang namanya disebut dalam buku Menjerat Gus Dur. Pengusaha itu tak mengancam ataupun memuji buku yang menghebohkan itu. Ia hanya menyadari “kebodohan” komplotannya mengapa dokumen yang begitu penting bisa jatuh ke tangan seorang jurnalis cum aktivis? Di akhir pertemuan Virdi dikasih segepok uang dolar Amerika Serikat selembarnya nominal 100 dolar. Virdi menolak dengan halus. “Terima kasih pak, tapi maaf saya tak bisa menerima. Jika bapak mau memberi uang kepada saya belilah buku saya,” ujar Virdi.

Virdi kemudian bercerita tentang asal mula dokumen yang ia dapatkan secara tak sengaja. Saat mantan aktivis pers mahasiswa Didaktika itu masih menjadi jurnalis di Gatra (2017), ia mendapat tugas mewawancarai seorang tokoh di Partai Golkar di kantor DPP Slipi, Jakarta Barat. Tak sengaja ia mendapat “harta karun” dari sampah yang hendak dibuang atau dijual secara kiloan oleh seorang office boy.

Ternyata yang Virdi temukan adalah dokumen konspirasi penjatuhan Gus Dur yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lintas partai dan organisasi massa pemuda dan mahasiswa hingga keterlibatan media massa.  Virdi kemudian mendiskusikan temuannya dengan para senior di Didaktika. Selain itu, Virdi juga berdiskusi dengan komunitas lain termasuk dengan Savic Ali, penerbit buku yang juga mantan aktivis mahasiswa 1998.

Sepanjang tahun 2018 Virdi melakukan riset di sela-sela tugasnya sebagai jurnalis. Setelah dari Gatra, Virdi pernah bekerja di Narasi yang dipimpin oleh Nadjwa Shihab. Ia kemudian menelusuri dan mewawancarai nama-nama yang disebut pada dokumen itu. Dari Amien Rais, Akbar Tanjung, Priyo Budi Santoso, Mahfud MD, Rahman Tolleng, Marsilam Simanjuntak sampai Fuad Bawasir. Pendek kata ada puluhan orang ia wawancarai. Tentu saja ada yang menerima dengan baik, ada yang menolak, bahkan Amien Rais sempat mengancam atau menahannya saat diwawancarai Virdi di rumahnya.

Terkait judul buku yang menggunakan kata menjerat, Virdi terinspirasi ketika suatu saat melihat ayam yang dijerat untuk ditangkap. Jeratan terhadap ayam itu tak cuma satu tali tapi beberapa tali. Ini mengingatkan pada persekongkolan para elit politik dan para oligark sisa-sisa Orde Baru yang tak nyaman dan tak ingin Gus Dur sukses menjalankan amanat reformasi.

Bagi sebagaian besar warga NU, ujar Virdi yang sudah berkeliling ke berbagai kota dan pesantren, buku ini semacam air pelepas dahaga, yang selama dua puluh tahun tak dirasakan terkait kebenaran sejarah pelengseran Gus Dur daru kursi Presiden RI. Warga NU sangat percaya, inilah yang pernah disampaikan Gus Dur pada acara Kick Andy kepada Andy Noya, “Nanti sejarah akan membuka kebenaran itu..”

Sebelum meulis Menjerat Gus Dur, Virdi menerbitkan buku tentang Forum demokrasi yang dipimpin Gus Dur berjudul Demokrasi dan Toleransi dalamn represi Orde Baru (2018). Selain pernah di majalah mingguan berita Gatra dan Narasi, Virdi juga pernah menjadi jurnalis majalah Sawit Indonesia dan juga sebagai Fellow Researcher di PARA Syndicate. Kini Virdi sedang menyiapkan kuliah S2 di National University of Singapoe (NUS), yang disebutnya sebagai NU Cabang Sungapura.

Tri Agus Susanto, pembicara kedua, adalah sama-sama aktivis pers mahasiswa di UNJ (dulu IKIP Jakarta) hanya berbeda lima dengan Virdi. Lima tahun? Bukan, lima kali Piala Dunia. Dosen komunikasi politik itu lebih banyak menyampaikan bagaimana proses kreatif Virdi hingga tercipta buku Menjerat Gus Dur. Ia menggarisbawahi bahwa buku ini bisa tercipta karena selain Virdi mempunyai dua modal yaitu metodologi sejarah dan bekal jurnalis, juga keberanian dan kepedulian dari seorang aktivis. Jika hanya bermodal metodologi dan keahlian penulisan tanpa keberanian dan dan kepedulian, mungkin Virdi sudah takut dahulu dengan banyaknya ancaman, dan buku tak jadi terbit.

Panitia menyediakan sepuluh buku Menjerat Gus Dur untuk peserta yang pertanyaannya menarik, baik yang di dalam ruang sidang maupun yang melalui zoom. Sebelumnya Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Habib Muhsin mengatakan diskusi bedah buku ini sebenarnya sudah direncanakan awal tahun ini namun karena ada pandemi Covid 19 sehingga baru bisa dilaksanakan hari ini. Saat ini pun kampus APMD masih kuliah dari sehingga diskusi dilakukan terbatas namun bisa diikuti secara daring melalui zoom.

Open chat
Selamat datang dikampus STPMD "APMD".

Kami dari Penerimaan Mahasiswa Baru siap melayani.

Apakah ada yang bisa kami bantu?