MUSTA UKM KATHOLIK STPMD “APMD” YOGYAKARTA

Posted on Januari 26, 2015Maret 14, 2016 by admin

MUSTA Unit Kegiatan Mahasiswa Khatolik STPMD”APMD”

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” memiliki beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) diantara beberapa UKM dan HMJ yang ada, UKM Khatolik salah satu UKM yang aktif kembali setelah mati suri selama kurang lebih satu tahun, mengadakan Musyawarah Tahunan (MUSTA) yang di selenggarakan oleh Panitia serta seluruh anggota UKM Katholik pada tanggal 14 Januari 2015. Kegiatan yang bertempat di Ruang Seminar STPMD “APMD” Yogyakarta, dimulai pada pukul 08.00 pagi – 21.00 malam. Kegiatan yang dilakukan dalam Musyawarah Tahunan tersebut membahas acara atau segala kegiatan yang telah dilalui selama tahun 2014. Menurut ketua panitia MUSTA Agus Giawa menyatakan bahwa “acara MUSTA kali ini membahas mengenai kegiatan yang pernah kami lakukan salah satunya acara Natal di tahun 2014 yang juga bertempat di Ruang Seminar STPMD “APMD”, kemudian kami juga akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan belum terlaksana serta membahas mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, GBHO dan GBHK, demi kelancaran dan berjalannya semua kegiatan yang belum tercapai maka kami juga akan segera membentuk kepengurusan yang baru untuk tahun 2015”.

Kelembagaan dan Unit-Unit Kegiatan (Organisasi Mahasiswa) diharapkan mampu mendukung pembelajaran Mahasiswa di luar Akademik. Dengan adanya kegiatan tambahan yang di fasilitasi oleh STPMD “APMD” Yogyakarta dan dibawah pembinaan Wakil Ketua III maka akan mendukung bakat/ minat yang dimiliki oleh para Mahasiswa serta mengasah kemampuan Mahasiswa dalam berorganisasi. Harapannya, Mahasiswa memiliki kemampuan yang berkualitas baik dalam sisi akademis maupun kemampuan dalam berorganisasi baik di Instansi maupun dalam Sosial Masyarakat.

Patriot Candra Purnama & Antonius Along

Marwan Butuh STPMD ‘’APMD’’

Posted on Januari 22, 2015Maret 14, 2016 by admin

Menteri Desa Pembangnunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, H. Marwan Jafar, S.H., S.E dan Ketua STPMD”APMD”, Habib Muhsin, S. Sos., M. Si.

Menteri Desa Pembangnunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, H. Marwan Jafar, S.H., S.E., menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional “Mewujudkan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Rakyat’’ di STPMD ‘’APMD’’ Yogyakarta. Saat menyampaikan pidato ia antara lain mengakui Kementeriannya masih baru, dan masih melakukan konsolidasi.

‘’Namun kami telah mencanangkan akan membentuk 3.500 Gerakan Desa Mandiri, 5.000 Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2015. Kami perlu bermitra dengan Perguruan Tinggi termasuk STPMD ‘’APMD’’ Yogyakarta, karena kami banyak membutuhkan penamping Desa, ‘’ kata Menteri yang juga Politikus PKB tersebut dalam acara yang berlangsung, Sabtu (15/11).

Marwan Jafar menjelaskan, Kementeriaanya masih disibukkan oleh penggabungan transmigrasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Direktorat Pemberdayaan Desa dari Kementerian Dalam Negeri. Meskipun sibuk urusan internal, kementeriannya sudah langsung tancap gas, mengingat harapan masyarakat Desa terhadap pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat tinggi.

‘’Kami juga mencanangkan merefitalisasi 5.000 pasar Desa, penyalusan modal untuk Koperasi/UKM di 5.000 Desa, serta pembuatan jaringan online di 3.500 Desa, “tambah Marwan Jafar.

Kementerian Desa, PDT dafn Transmigrasi, saat ini tengah menyiapkan mekanisme penyaluran Dana Desa yang diamanatkan UU No 6/2014. Dana Desa, yang menurut perhitungan akan diterima oleh setiap Desa sekitar Rp. 1,4 Milyar pertahun, akan diberikan secara bertahap. Mengingat APBN 2014/2015 dibuat oleh Pemerintahan sebelumnya, maka penerimaan Dana Desa tak mungkin sebesar Rp. 1,4 Miliar.

Sedangkan Ketua STPMD ‘’APMD’’ Habib Muhsin, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya, mengatakan tahun 2014 adalah tahun Desa, karena pada tahun ini UU tentang Desa dilahirkan. “diruantg inilah, sering dilakukan pembahasan RUU Desa antara Akademini dan Praktisi dan para Kepala Desa. Kami bangga atas lahirnya UU Desa. Karena itu, Kampus ini dan 15.000 Alumnusnya siap mendukung Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 STPMD ‘’APMD’’ yang dihadiri Dosen, Mahasiswa dan prangkat Desa di DIY tersebut juga menghadirkan pembicara Wahyu Anggoro Hadi, S.Fam. Apt., Lurah Desa Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul, dan Drs. Supardal., M.Si., staff pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD ‘’APMD’’.

Tri Agus Susanto, S.Pd., M.Si.

Acara DIES NATALIS Ke 49

Posted on Oktober 24, 2014Oktober 31, 2014 by admin

No.	KEGIATAN	HARI/TANGGAL	TEMPAT
	Lomba Kesejukan dan Keindahan Lingkungan Kampus	Setiap Jumat Mulai 10 Oktober – 8 November 2014	Kampus STPMD “APMD”
	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Pekarangan	1 Okt-11 Nov. 2014	Lingkungan sekitar Kampus STPMD “APMD”
	Pembagian Paket Sembako	Senin 3 November 2014	Hall
	Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis	Senin 3 November 2014	Poliklinik
	Ziarah	Jumat, 17 Oktober 2014	TMP 45 Gamping, Girigondo dan Blunyah
	Ziarah	Sabtu, 18 Oktober 2014	Banjarnegara
	Seminar Nasional dan Call Paper	Senin 10 November 2014	Seminar
	Lomba Olah Raga (Tenis Meja, Bolla Volly,Futsal)	Senin – Jumat 20-31 Oktober 2014	Hall dan Lapangan Olah Raga
	Lomba Pidato Bahasa Inggris	Rabu 12 November 2014	R. Seminar
	Lomba Stand Up Comedy	Rabu 12 November 2014	Hall
	APMD APMD Award	Senin 3 November 2014	Ruang Sidang
	Festival Budaya Gelar Masakan Nusantara	Jumat 14 November 2014	Hall
	Bazar	Jumat 14 November 2014	Kampus APMD
	Music electone	Jumat 14 November 2014	Kampus APMD
	Senam Irama	Jumat 14 November 2014	Depan Hall
	Malam Tasyakuran	Minggu malam 16 November 2014	Hall
	Laporan Tahunan, Pelantikan Ketua dan Pidato Dies	Senin 17 November 2014	Ruang Seminar

Widodo Triputro: Netralitas Birokrat dalam Permilu itu Mitos

Posted on April 7, 2014Maret 14, 2016 by admin

Jajaran birokrasi dituntut untuk bersikap netral dalam Pemilu 2014 ini. Akan tetapi, bagi Dr. R. Widodo tri Putro,M.M. M.Si., dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, tuntutan itu mengabaikan hakikat seorang birokrat yang pada dasarnya adalah manusia-subyek yang pasti memiliki pilihan politis. “Tuntutan agar birokrat netral berangkat dari paham bahwa birokrat pada dasarnya hanyalah mesin-perangkat teknis yang menjalankan kebijakan. Kenyataannya, birokrat bukanlah mesin. Birokrat itu subyek-manusia yang hidup. Jadi wajar kalau memiliki pilihan-pilihan politis. Karenanya, netralitas birokrat itu mitos!” Widodo mengatakan hal itu dalam Seminar Nasional bertajuk “KONSOLIDASI SIPIL UNTUK PENGUATAN HAK PILIH WARGA NEGARA DAN KELEMBAGAAN PEMILU 2014 YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS” di Kampus STPMD Jogja.

Seminar ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD Jogja, bekerjasama dengan The Indonesian Power for Democracy (IPD) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Kamis, 3 April 2014).
Lebih lanjut, Doktor lulusan S3 Administrasi Publik UGM ini mengungkapkan, untuk mencegah agar birokrat tidak terlalu terlibat dalam politik praktis, yang diperlukan adalah sistem dan kebijakan yang transparan dalam proses rekrutmen, mutasi, dan promosi jabatan di segala level. Widodo menilai, kebijakan atau aturan yang ada selama ini cenderung menutup-nutupi proses itu, karenanya harus dibongkar dan diganti, sehingga menjadi transparan. “Mereka terlibat politik praktis karena berharap akan mendapat keuntungan, dan/ atau takut hukuman, dari kekuatan politik yang mungkin akan berkuasa!~” lanjutnya memberi alasan.
Hadir juga sebagai narasumber dalam seminar ini Gregorius Sahdan,SIP., M.A dari IPD , Didik Supriyanto dari PERLUDEM, dan Marwanto dari KPU Kulonprogo. Seminar ini diikuti lebih dari 150 undangan, terdiri dari dosen, mahasiswa, dan aktivis politik lainnya.

Ketua MPR: KEMBALIKAN PERAN MPR

Posted on April 3, 2014Maret 14, 2016 by admin

Ketua MPR RI, Drs. Sidarto Danusubroto, S.H., mengharapkan agar MPR kembali memiliki peran sebagaimana dirancang oleh para founding fathers, sebagai pengamalan sila keempat Pancasila. “Yang dimaksud dengan ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’ itu wujudnya ya MPR ini!” demikian dikatakannya dalam acara dengar pendapat bertajuk “Peran MPR RI dalam Sistem Pembangunan Nasional” di Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Jl. Timoho 317 Yogyakarta, Sabtu, 29 Maret 2014 yang lalu.
Ketua MPR RI mengaku banyak menerima masukan dari berbagai tokoh masyarakat, agar MPR kembali berperan sebagai lembaga tertinggi negara, setelah perannya banyak dipangkas lewat amandemen UUD 1945. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, MPR memberikan mandat kepada presiden. Lebih lanjut Sidarto juga menyoroti ketiadaan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dalam system ketatanegaraan kita saat ini. Ia mengungkapkan bahwa GBHN sesungguhnya diperlukan, agar arah pembangunan dan kebijakan menjadi jelas dan terarah, serta tidak mudah diubah-ubah menurut selera presiden dan para menterinya, yang berganti-ganti setiap usai pemilu.

Gagasan yang sama diungkapkan oleh Afnan Malay, S.H. anggota Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia – MPR RI sekaligus staf ahli Ketua MPR RI yang hadir sebagai narasumber dalam acara dengar pendapat itu. Menurut Afnan, agar otoritas MPR tetap terjaga, yaitu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, cukup dengan menghidupkan kembali GBHN, sebagai panduan kerja preseiden dan/atau wakil presiden.GBHN membuat presiden dan/atau wakil presiden memiliki sistematika kerja (terencana dan terukur) sekaligus mengembalikan roh MPR sebagai pemegang otoritas untuk melakukan evaluasi kinerja presiden dan/atau wakil presiden.

Dosen Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Jogja Dr.R. Widodo Tri Putro, M.M., M.Si., yang juga hadir dalam acara tersebut mengingatkan bahwa kembali ke GBHN bukan hal yang tidak mungkin, karena reamandemen UUD’45 bukanlah hal yang dilarang. Tetapi jika GBHN yang dilahirkan oleh MPR akhirnya juga dikawal oleh para anggotanya yang nota bene di dalamnya adalah anggota DPR dan DPD yang selama ini banyak menjalankan praktik politik transaksional, maka ia pesimis bahwa GBHN akan membuahkan perbaikan.

Acara dengar pendapat ini dihadiri lebih dari 150 orang, terdiri dari akademisi (dosen dan mahasiswa), LSM, dan guru-guru SMA, terutama guru-guru mata pelajaran PKN.

Songsong Undang-Undang Desa, STPMD Gelar TOT tentang Desa

Posted on Maret 24, 2014Maret 27, 2014 by admin

Jumat, tanggal 14 dan 21 Maret 2014 yang lalu, STPMD “APMD” Yogyakarta menggelar kegiatan Training of Trainer tentang Desa, dalam rangka menyiapkan tenaga pelatih yang menguasai seluk-beluk persoalan tentang desa, terutama untuk menyambut pelaksanaan Undang-Undang Desa yang baru saja disahkan, Desember tahun lalu. Para peserta training adalah seluruh dosen di STPMD “APMD”.

Materi pelatihan meliputi : Pembangunan Desa, Musyawarah Desa, Keuangan Desa, BUM Des (Badan usaha Milik Desa), Peraturan Desa, dan Sistem Informasi Desa. Hadir sebagai narasumber Drs. Y.B. Widyohari Murdiyanto, M.Si. dari Pusat Pembaharuan Desa Berkelanjutan, Ir. M. Barori, M.Si., dan Drs. Suharyanto, M.M., keduanya dari lembaga yang sama. Hadir juga Drs. Hasto Wiyono, M.S., Dosen STPMD yang aktif terlibat memberikan masukan dalam proses penyusunan Undan-Undang Desa. Khusus untuk materi Sistem Informasi Desa (SID), STPMD menggandeng COMBINE, sebuah LSM yang berpengalaman mengembangkan SID di berbagai daerah di Indonesia.

Selanjutnya, kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan berbagai modul pelatihan tentang desa, sehingga STPMD memiliki armada yang memadai untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pihak desa, dalam menyongsong pelaksanaan Undang-Undang Desa.***

STPMD Jogja Memiliki Doktor Baru

Posted on Maret 4, 2014Maret 14, 2016 by admin

Jumat, 28 Februari 2014 lalu, salah satu dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, secara resmi menyandang gelar Doktor di bidang Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. R. Widodo Triputro, yang telah mengajar di STPMD sejak tahun 1996 ini, resmi menyandang gelar Doktor, setelah menyelesaikan ujian disertasinya yang berjudul “ Kepemimpinan Walikota dalam Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah”. Disertasi ini mengangkat kasus pola kepemimpinan walikota Yogyakarta, Hery Zudianto dalam reformasi birokrasi pemerintahan Kota Yogyakarta.

Dalam disertasinya, Pak Widodo, demikian ia biasa dipanggil, merekomendasikan pola kepemimpinan juragan untuk diterapkan oleh para kepala daerah dalam rangka reformasi birokrasi, khususnya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan membentuk birokrasi yang bersih.

Kepemimpinan juragan dipandang tepat untuk diterapkan dalam situasi birokrasi yang belum banyak beranjak dari budaya paternalistik dan perilaku transaksional. Dengan pola kepemimpinan juragan pemimpin daerah menggerakkan birokrasi untuk bekerja keras dalam rangka melayani masyarakat, yang diposisikan sebagai customer. Dengan demikian, akan diperoleh keuntungan berupa legitimasi dan trust sebagai buah dari meningkatnya kepuasan masyarakat. Sebaliknya terhadap jajaran birokrasi, pemimpin daerah memposisikan diri sebagai juragan (sebagaimana pemimpin buruh pabrik) yang berwenang penuh memberikan instruksi dan mengendalikan birokrasi, seolah-olah jajaran birokrasi adalah buruh di dalam pabrik miliknya.

Pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah, 4 September 1967 ini, sukses menyelesaikan studi S3 dibawah bimbingan Promotor Prof. Dr. Warsito Utomo dan Ko-Promotor Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. Sebelumnya, Dr. R.Widodo Triputro, M.M., M.Si. menyelesaikan studi S1 di Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, dan mendapatkan gelar Master dari dua perguruan tinggi yaitu Magister Managemen STIE Mitra Indonesia Yogyakarta dan Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta.

Berita Dies Natalis

Posted on Januari 21, 2014Januari 21, 2014 by admin

Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) di Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa

Posted on Januari 6, 2014Maret 18, 2014 by admin

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan paradigma baru manajemen perguruan tinggi. Ditekankan di dalam paradigma baru tersebut bahwa otonomi atau kemandirian institusi perguruan tinggi yang dilandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan merupakan hal yang perlu segera direalisasikan. Mengacu pada kondisi di atas dan kebijakan yang diambil pihak pemerintah, Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta merasa perlu untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Atas hal itu STPMD “APMD” melalui Unit Penjaminan Mutu (UJM) telah melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMAI) pada Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa Diploma III. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai jadwal berikut:

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan AMAI program Studi di STPMD”APMD” :

Kegiatan	WaktuPelaksanaan	Tim Auditor
Audit sistem	18 Desember 2013 –2 Januari 2014	Drs.Triyanto PR.,BE.,M.Si. Utami Sulistiana, SP.MP.
*Audit kepatuhan(site-visit)*	6 Januari 2014	Drs.Triyanto PR.,BE.,M.Si. Utami Sulistiana, SP.MP.

Pelaksanaan audit ini dimaksudkan untuk mengkaji kecukupan dan kepatuhan terhadap persyaratan berdasarkan standar/spesifikasi/kualifikasi output sesuai dengan yang dituliskan pada standar, manual, SOP, form butir-butir AMAI dan sistem yang diinginkan/diharuskan sehingga diharapkan hasil audit dapat membantu manajemen dalam ketercapaian sistem mutu dan sasaran mutu.

Launching Dan Distribusi Dokumen Sop dan Formulir

Posted on Agustus 23, 2013Maret 18, 2014 by admin

Beberapa waktu yang lalu STPMD”APMD” telah me-launching buku Dokumen Standart Operating Procedure (SOP) 5 standar yaitu standart kerjasama, suasana akademik, sistem informasi, kemahasiswaan dan penelitian. Beberapa SOP ini melengkapi Buku SOP yang telah dilaunching sebelumnya. Selain Buku SOP ada buku dokumen Formulir yang dilaunching kali ini baru meliputi 4 standar yaitu standar penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan dan proses pembelajaran.

Kedua dokumen ini disusun dalam rangka untuk menjamin pencapaian kebijakan SPMI, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan sebagai pedoman bagi pelaksana SPMI. Sehingga harapan untuk terwujudnya budaya mutu di kampus STPMD”APMD” secara perlahan tapi pasti dapat segera tercapai, meskipun demikian rencana untuk segera melengkapi dokumen SOP dan Formulir sehingga bisa mencakup 14 standar SPMI harus segera dilakukan.