Ketua MPR: KEMBALIKAN PERAN MPR

Ketua MPR RI, Drs. Sidarto Danusubroto, S.H., mengharapkan agar MPR kembali memiliki peran sebagaimana dirancang oleh para founding fathers, sebagai pengamalan sila keempat Pancasila. “Yang dimaksud dengan ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’ itu wujudnya ya MPR ini!” demikian dikatakannya dalam acara dengar pendapat bertajuk “Peran MPR RI dalam Sistem Pembangunan Nasional” di Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Jl. Timoho 317 Yogyakarta, Sabtu, 29 Maret 2014 yang lalu.
Ketua MPR RI mengaku banyak menerima masukan dari berbagai tokoh masyarakat, agar MPR kembali berperan sebagai lembaga tertinggi negara, setelah perannya banyak dipangkas lewat amandemen UUD 1945. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, MPR memberikan mandat kepada presiden. Lebih lanjut Sidarto juga menyoroti ketiadaan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dalam system ketatanegaraan kita saat ini. Ia mengungkapkan bahwa GBHN sesungguhnya diperlukan, agar arah pembangunan dan kebijakan menjadi jelas dan terarah, serta tidak mudah diubah-ubah menurut selera presiden dan para menterinya, yang berganti-ganti setiap usai pemilu.

Gagasan yang sama diungkapkan oleh Afnan Malay, S.H. anggota Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia – MPR RI sekaligus staf ahli Ketua MPR RI yang hadir sebagai narasumber dalam acara dengar pendapat itu. Menurut Afnan, agar otoritas MPR tetap terjaga, yaitu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, cukup dengan menghidupkan kembali GBHN, sebagai panduan kerja preseiden dan/atau wakil presiden.GBHN membuat presiden dan/atau wakil presiden memiliki sistematika kerja (terencana dan terukur) sekaligus mengembalikan roh MPR sebagai pemegang otoritas untuk melakukan evaluasi kinerja presiden dan/atau wakil presiden.

Dosen Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Jogja Dr.R. Widodo Tri Putro, M.M., M.Si., yang juga hadir dalam acara tersebut mengingatkan bahwa kembali ke GBHN bukan hal yang tidak mungkin, karena reamandemen UUD’45 bukanlah hal yang dilarang. Tetapi jika GBHN yang dilahirkan oleh MPR akhirnya juga dikawal oleh para anggotanya yang nota bene di dalamnya adalah anggota DPR dan DPD yang selama ini banyak menjalankan praktik politik transaksional, maka ia pesimis bahwa GBHN akan membuahkan perbaikan.

Acara dengar pendapat ini dihadiri lebih dari 150 orang, terdiri dari akademisi (dosen dan mahasiswa), LSM, dan guru-guru SMA, terutama guru-guru mata pelajaran PKN.

Songsong Undang-Undang Desa, STPMD Gelar TOT tentang Desa

Jumat, tanggal 14 dan 21 Maret 2014 yang lalu, STPMD “APMD” Yogyakarta menggelar kegiatan Training of Trainer tentang Desa, dalam rangka menyiapkan tenaga pelatih yang menguasai seluk-beluk  persoalan tentang desa, terutama untuk menyambut pelaksanaan Undang-Undang Desa yang baru saja disahkan, Desember tahun lalu. Para peserta training adalah seluruh dosen di STPMD “APMD”.

Materi pelatihan meliputi : Pembangunan Desa, Musyawarah Desa, Keuangan Desa, BUM Des (Badan usaha Milik Desa), Peraturan Desa, dan Sistem Informasi Desa. Hadir sebagai narasumber  Drs. Y.B. Widyohari Murdiyanto, M.Si. dari Pusat Pembaharuan Desa Berkelanjutan, Ir. M. Barori, M.Si., dan Drs. Suharyanto, M.M., keduanya dari lembaga yang sama. Hadir juga Drs. Hasto Wiyono, M.S., Dosen STPMD yang aktif terlibat memberikan masukan dalam proses penyusunan Undan-Undang Desa. Khusus untuk materi Sistem Informasi Desa (SID), STPMD menggandeng COMBINE, sebuah LSM yang berpengalaman mengembangkan SID di berbagai daerah di Indonesia.

Selanjutnya, kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan berbagai modul pelatihan tentang desa, sehingga STPMD memiliki armada yang memadai untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pihak desa, dalam menyongsong pelaksanaan Undang-Undang Desa.***

STPMD Jogja Memiliki Doktor Baru

Jumat, 28 Februari 2014 lalu, salah satu dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, secara resmi menyandang gelar Doktor di bidang Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. R. Widodo Triputro, yang telah mengajar di STPMD sejak tahun 1996 ini, resmi menyandang  gelar Doktor, setelah menyelesaikan ujian disertasinya yang berjudul  Kepemimpinan Walikota dalam Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah”. Disertasi ini mengangkat kasus pola kepemimpinan walikota Yogyakarta, Hery Zudianto dalam reformasi birokrasi pemerintahan Kota Yogyakarta.

Dalam disertasinya, Pak Widodo, demikian ia biasa dipanggil, merekomendasikan pola kepemimpinan juragan untuk diterapkan oleh para kepala daerah dalam rangka reformasi birokrasi, khususnya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan membentuk  birokrasi yang bersih.

Kepemimpinan juragan dipandang tepat untuk diterapkan dalam situasi birokrasi yang belum banyak beranjak dari budaya paternalistik  dan perilaku transaksional.  Dengan pola kepemimpinan  juragan pemimpin daerah menggerakkan birokrasi untuk  bekerja keras dalam rangka melayani masyarakat, yang diposisikan sebagai customer. Dengan demikian, akan diperoleh keuntungan berupa legitimasi dan trust sebagai buah dari meningkatnya kepuasan masyarakat. Sebaliknya terhadap jajaran birokrasi, pemimpin daerah memposisikan diri sebagai  juragan (sebagaimana pemimpin buruh pabrik) yang berwenang penuh memberikan instruksi dan mengendalikan birokrasi, seolah-olah jajaran birokrasi adalah buruh di dalam pabrik miliknya.

Pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah, 4 September 1967 ini, sukses menyelesaikan studi S3 dibawah bimbingan Promotor Prof. Dr. Warsito Utomo dan Ko-Promotor Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. Sebelumnya, Dr. R.Widodo Triputro, M.M., M.Si. menyelesaikan studi S1 di Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, dan mendapatkan gelar Master dari dua perguruan tinggi yaitu Magister Managemen STIE Mitra Indonesia Yogyakarta dan Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta.

Berita Dies Natalis

Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) di Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan paradigma baru manajemen perguruan tinggi. Ditekankan di dalam paradigma baru tersebut bahwa otonomi atau kemandirian institusi perguruan tinggi yang dilandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan merupakan hal yang perlu segera direalisasikan. Mengacu pada kondisi di atas dan kebijakan yang diambil pihak pemerintah, Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta merasa perlu untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Atas hal itu STPMD “APMD” melalui Unit Penjaminan Mutu (UJM) telah melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMAI) pada Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa Diploma III.  Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai jadwal berikut:

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan AMAI program Studi di STPMD”APMD” :

Kegiatan WaktuPelaksanaan

Tim Auditor

Audit sistem

18   Desember 2013 –2 Januari 2014

  1. Drs.Triyanto PR.,BE.,M.Si.
  2. Utami Sulistiana, SP.MP.
Audit kepatuhan(site-visit)

6   Januari 2014

Pelaksanaan audit ini dimaksudkan untuk mengkaji kecukupan dan kepatuhan terhadap persyaratan      berdasarkan      standar/spesifikasi/kualifikasi output sesuai dengan yang dituliskan pada standar, manual, SOP, form butir-butir AMAI dan sistem yang diinginkan/diharuskan sehingga diharapkan hasil audit dapat membantu manajemen dalam ketercapaian sistem mutu dan sasaran mutu.

 

Launching Dan Distribusi Dokumen Sop dan Formulir

Beberapa waktu yang lalu STPMD”APMD” telah me-launching buku Dokumen Standart Operating Procedure (SOP) 5 standar yaitu  standart kerjasama, suasana akademik, sistem informasi, kemahasiswaan dan penelitian. Beberapa SOP ini melengkapi Buku SOP yang telah dilaunching sebelumnya. Selain Buku SOP ada buku dokumen Formulir yang dilaunching kali ini baru meliputi 4 standar yaitu standar penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan dan proses pembelajaran.

Kedua dokumen ini disusun dalam rangka untuk menjamin pencapaian kebijakan SPMI, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan sebagai pedoman bagi pelaksana SPMI. Sehingga harapan untuk terwujudnya budaya mutu di kampus STPMD”APMD” secara perlahan tapi pasti dapat segera tercapai, meskipun demikian rencana untuk segera melengkapi dokumen SOP dan Formulir sehingga bisa mencakup 14 standar SPMI harus segera dilakukan.

Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)

Dalam menghadapi perkembangan dunia yang ditandai dengan makin ketatnya persaingan hampir di semua bidang, peranan perguruan tinggi sebagai salah satu agen bagi proses perubahan mutu sumberdaya manusia terasa semakin strategis. Mengantisipasi peranannya yang sangat sentral tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan paradigma baru manajemen perguruan tinggi. Ditekankan di dalam paradigma baru tersebut bahwa otonomi atau kemandirian institusi perguruan tinggi yang dilandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan merupakan hal yang perlu segera direalisasikan.

Mengacu pada kondisi di atas dan kebijakan yang diambil pihak pemerintah, Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta merasa perlu untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Butir mutu proses pembelajaran adalah salah satu dari 10 (sepuluh) butir mutu pendidikan tinggi (Ditjen Dikti, 2003). Atas hal itu STPMD “APMD” melalui Unit Penjaminan Mutu (UJM) telah melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMAI) pada 3 (tiga) Program Studi yang ada di sekolah Tinggi yaitu Program studi Ilmu Pemerintahan Strata 2, Program Studi Ilmu Komunikasi Strata 1 dan Program Studi Ilmu Sosiatri Strata1.  Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai jadwal berikut:

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan AMAI program Studi di STPMD”APMD”  :

Nama Prodi Kegiatan WaktuPelaksanaan Tim Auditor
IlmuPemerintahan S-2 Audit Sistem 7 Januari 2012 Tim Auditor dari Univ. Janabadra
  Audit Kepatuhan (Site Visit) 11 Januari 2012
IlmuKomunikasi S-1 Audit Sistem 17 Oktober 2012 Tim Auditor dari Univ. Janabadra
  Audit Kepatuhan (Site Visit) 18 Oktober 2012
IlmuSosiatri S-1 Audit Sistem 6 April 2013 Drs. Sumarjono,M.Si.
  Audit Kepatuhan (Site Visit) 13 April 2013 Drs.Triyanto PR.,BE.,M.Si.

Pelaksanaan audit ini dimaksudkan untuk mengkaji kecukupan dan kepatuhan terhadap persyaratan      berdasarkan      standar/ spesifikasi/ kualifikasi output sesuai dengan yang dituliskan pada standar, manual, SOP, form butir-butir AMAI dan sistem yang diinginkan/diharuskan.

 

Pameran Foto dan Diskusi Film Ekspedisi Maluku

Pada tanggal 9-22 Februari lalu beberapa mahasiswa STPMD “APMD” melakukan ekspedisi ke Kepulauan Key, tepatnya di Kota Tual, Maluku. Selama ekspedisi berlangsung beberapa kegiatan eksplorasi visual dan perjumpaan budaya. Tim ekspedisi berhasil membuat satu video fiksi “RAHASIA LUTHFI”, beberapa stok gambar dokumentasi video serta foto. Sebagian dari hasil ekspedisi kami persentasikan ke publik sebagai wujud keinginan berbagi cerita dan pengalaman budaya yang sangat kaya.

Dari ekspedisi tersebut kemudian digelar acara PAMERAN FOTO & DISKUSI FILM EKSPEDISI MALUKU yang diselenggarakan pada tanggal 6-8 Mei 2013, di Kampus STPMD APMD Yogyakarta
PAMERAN FOTO : Senin-Rabu 6-8 Mei 2013 (Halaman Pascasarjana STPMD APMD)
DISKUSI FILM : Selasa-rabu 7 & 8 Mei 2013 (Ruang Laboraturium Sosial & Komunikasi)

Masyarakat Desa dan Televisi

Buku : Masyarakat Desa dan Televisi

Penulis : Theodorus Wuryantono

Majalah DESA MEMBANGUN, edisi perdana.

Telah terbit majalah DESA MEMBANGUN edisi perdana Maret-April 2013. Dapat dipesan di Humas STPMD “APMD”

Open chat
Selamat datang dikampus STPMD "APMD".

Kami dari Penerimaan Mahasiswa Baru siap melayani.

Apakah ada yang bisa kami bantu?