Penulis: Humas Admin

STPMD “APMD” Yogyakarta menerima audiensi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah pada Maret 2026 dalam rangka koordinasi kesiapan penerimaan calon mahasiswa asal Papua Tengah. Kegiatan ini berlangsung di lingkungan kampus dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta perwakilan instansi terkait.

Audiensi ini bertujuan menjajaki kerja sama serta memastikan kesiapan STPMD APMD dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari Papua Tengah. Pembahasan difokuskan pada mekanisme penerimaan, dukungan akademik, serta peluang pengembangan mahasiswa.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat komitmen STPMD APMD Yogyakarta dalam mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi wilayah timur (N).

STPMD “APMD” Yogyakarta melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY pada 6 Maret 2026 di kantor KPID DIY. Kegiatan ini dihadiri oleh tim humas STPMD APMD bersama Wakil Ketua III sebagai perwakilan kampus dalam menjalin kerja sama strategis.

Penandatanganan MoU ini bertujuan memperkuat sinergi di bidang pendidikan, komunikasi, dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam mendorong literasi media dan pengembangan penyiaran di lingkungan akademisi.
Melalui kerja sama ini, kedua pihak membuka peluang kolaborasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti edukasi kepemiluan dan media, diskusi akademik, serta pengembangan kapasitas mahasiswa yang berdampak bagi masyarakat luas.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal lahirnya berbagai program dan gagasan kolaboratif ke depan, sekaligus memperkuat peran STPMD APMD Yogyakarta dalam pengembangan literasi media dan komunikasi publik yang berkualitas (N).

13 November 2025, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” menggelar sarasehan, peluncuran buku, dan agenda “alumni pulang kampus” dalam rangka memperingati 60 tahun berdirinya lembaga pendidikan tersebut. Mengusung tema “60 Tahun STPMD “APMD” Kampus Sarjana Rakyat untuk Republik”, kegiatan ini menjadi momentum refleksi perjalanan panjang institusi yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat desa.

Ketua STPMD “APMD” menegaskan bahwa peringatan enam dekade ini bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi mendalam atas akar historis, etika, dan cita-cita republikanisme yang melandasi berdirinya kampus tersebut.
Menurut Sutoro, terdapat tiga realitas utama yang melatarbelakangi lahirnya STPMD “APMD”. Pertama, keterlibatan para pendiri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia bersama rakyat desa. Dari pengalaman itu tumbuh kesadaran etik untuk “membalas budi” kepada rakyat, terutama dengan membuka akses pendidikan tinggi bagi kalangan bawah yang selama ini terpinggirkan.
“Dulu, kuliah adalah barang mewah bagi rakyat. Maka APMD hadir untuk memastikan rakyat jelata juga memiliki akses terhadap pendidikan tinggi,” ujarnya.
Realitas kedua, lanjut Sutoro, adalah komposisi mahasiswa yang mayoritas berasal dari kalangan rakyat kecil, seperti anak petani, nelayan, dan buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Meski terdapat mahasiswa dari keluarga aparatur sipil negara, sebagian besar hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Adapun realitas ketiga berkaitan dengan paradoks dalam praktik kenegaraan. Secara konstitusional, negara memuliakan rakyat, tetapi dalam praktiknya, rakyat kerap hanya menjadi objek politik. “Rakyat sering dibicarakan secara populis oleh elite, bukan diposisikan secara republikan sebagai subjek utama,” kata Sutoro.
Berangkat dari tiga realitas tersebut, STPMD “APMD” berupaya menghadirkan konsep “Sarjana Rakyat” sebuah proses pembelajaran yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga teleologis, metodologis, dan pedagogis. Pendidikan dipandang sebagai proses “menjadi”, bukan hasil akhir yang statis.

Kegiatan sarasehan yang berlangsung pada 13 November 2025 ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Natalius Pigai, Eman Suherman, Hermus Indow, Orideko Iriano Burdam, Sri Rahayu, serta Arie Sujito. Selain itu, hadir pula perwakilan pemerintah daerah, akademisi, kepala desa, serta alumni yang kini berkiprah di berbagai sektor.
Acara ini juga dimeriahkan dengan peluncuran tujuh buku karya dosen dan sivitas akademika STPMD “APMD” sebagai wujud kontribusi intelektual dalam memaknai perjalanan kampus. Beberapa judul yang diluncurkan antara lain Menimbang Ulang Governance, Informasi Tanpa Komunikasi, Melampaui Koperasi Rakyat, Negara Minus Warga Negara, hingga Dekolonisasi Pembangunan Desa karya Putera Perdana, serta Desa Antara Utopia, Realita dan Protopia. Seluruh buku tersebut diberi pengantar oleh Sutoro Eko.
Selain sarasehan dan peluncuran buku, kegiatan juga diramaikan dengan pameran karya Tri Dharma perguruan tinggi yang menampilkan hasil penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi mahasiswa.
Bagi STPMD “APMD”, enam dekade perjalanan bukan sekadar penanda usia, melainkan penegasan identitas sebagai kampus yang lahir dari, oleh, dan untuk rakyat. Pendidikan di APMD, menurut Sutoro, adalah bentuk keberpihakan nyata terhadap rakyat desa sebagai fondasi republik.
“APMD tidak lahir dari ruang kosong, tetapi dari sejarah perjuangan rakyat. Karena itu, pendidikan di sini adalah upaya memerdekakan rakyat dalam pengetahuan,

HUMAS APMD, YOGYAKARTA – (Selasa, 21/10/25) KPID Goes To CAMPUS: Kanthi Pawiyatan “Pengelolaan Penyiaran Komunitas Berbasis Pengampuan Kalurahan/Kelurahan, Mungkinkah?”

KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Yogyakarta menggelar acara “KPID Goes Campus” yang mengangkat tema tentang pengelolaan penyiaran komunitas berbasis pengampuan kalurahan/kelurahan. Acara ini terselenggara di ruang M. Soetopo STPMD “APMD” Yogyakarta pada sore hari, mulai pukul 15.00 hingga 17.00 dengan melibatkan mahasiswa, dosen, perangkat desa, dan penyiar komunitas sebagai peserta. Diskusi dengan tema tersebut mendatangkan narasumber yang tentu kompeten di bidang penyiaran, akademisi dan pemerintahan, yakni Arif Kurniar Rakhman, MA (Komisioner KPID DIY), Dr. Hj. Yuni Satia R, SS., MHum (Anggota Komisi A DPRD DIY dan Ketua Bapemperda DPRD DIY), dan Tri Agus Susanto S.Pd.,M.Si., selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pelaksanaanya didasari oleh kesadaran saat ini mengenai perlu dan pentingnya sebuah peran dari media penyiaran komunitas lokal sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat daerah dan kebudayaan terutama di era banjir informasi dan perubahan tren konsumsi media yang mulai beralih digital.

Ketua KPID DIY, Hazwan Iskandar Jaya, S.P.,Med.,CMT ASEAN, sebagai moderator memantik topik dengan ungkapan “Media penyiaran komunitas era ini menjadi peran wadah aspirasi bagi warga daerah masing-masing, tetapi bagaimana jika wadah pengampuan diterapkan dikalurahan/kelurahan ini bisa jadi wacana fisibel?“. Disambung dengan pernyataan Dr. Hj. Yuni Satia R, SS., MHum, Radio komunitas memegang peranan penting dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap daerah, budaya, dan berdesa melalui siaran kebudayaan dan informasi lokal. KPID perlu memastikan pengawasan yang efektif agar radio komunitas dapat memberikan informasi terkait kelokalan, sarana pembelajaran, dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Sedangkan Tri Agus Susanto S.Pd.,M.Si., menyoroti era saat ini yang semakin kompetitif ini siaran radio sebenarnya masih diminati dan dibutuhkan terutamanya bagi masyarakat pedesaan pelosok yang minim konsumsi media digital, dan utamanya menyiarkan mengenai komunitas seperti tani dan maupun komunitas lokal yang ada di desa yang membutuhkan informasi sesuai dengan geografisnya, tetapi jika pengampuan penyiaran komunitas diampu oleh kalurahan/kelurahan baiknya dijadikan sebagai mitra bukan dalam bentuk operasional struktur, dengan kata lain tidak dibebankan dan agar tetap akuntabel (masyarakat dapat mengkritisi kalurahan). Terakhir narasumber Arif Kurniar Rakhman, MA., memberi pernyataan jika model pengampuan haruslah dibarengi dengan konsep pengelolaan dan regulasi agar kalurahan/kelurahan dapat mengampu tanpa melanggar dan independen, serta penyiaran komunitas dapat tetap eksis. `Keseluruhan model ini dapat terlaksana tentunya dengan sinergi antar KPID DIY, DPRD DIY, Akademisi, Komunitas dan kalurahan/kelurahan.

JAKARTA, 12 JUNI 2025 – Ombudsman Republik Indonesia menggelar Diskusi Publik bertajuk “Problematika Koperasi Desa Merah Putih: Tantangan dan Dampak terhadap Pemerintahan Desa dan Keberlanjutan KUD dan BUMDes”. Acara yang diselenggarakan secara hibrida ini menghadirkan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, sebagai narasumber utama untuk membahas program strategis pemerintah yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa Indonesia.

Diskusi ini bertujuan menjadi ruang reflektif dan strategis untuk mengawal program direktif presiden tersebut, yang dipandang memiliki potensi besar sekaligus risiko maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih, dalam sambutannya menegaskan komitmen Ombudsman untuk mengawal program ini. “Inisiatif seperti Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk inovasipelayanan publik berbasis komunitas. Namun, keberhasilannya tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Negara harus hadir, dan Ombudsman mengambil peran untuk mengawal agar tujuan-tujuan ini mencapai sasaran,” ujar Najih.

Najih juga menyoroti data laporan masyarakat terkait koperasi yang diterima Ombudsman, di mana isu pengawasan, pembinaan, dan pembentukan menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan.

Optimisme Pemerintah dan Tantangan di Lapangan

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan optimismenya bahwa program ini adalah sebuah keberanian dan langkah bersejarah. “Jangan takut, jangan curiga, dan jangan ragu-ragu. Ini adalah sejarah baru di mana satu negara membangun 80.000 koperasi desa. Tujuannya jelas: mewujudkan keadilan ekonomi dengan memotong rantai pasok yang tidak adil dan merugikan masyarakat desa,” tegas Budi Arie.

Senada dengan itu, Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, menyatakan bahwa program ini disambut baik oleh pemerintah desa, terbukti dari hampir 100% desa yang telahmelaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). “Kami melakukan dialog langsung ke daerah-daerah. Problematika seperti potensi tumpang tindih dengan BUMDes atau KUD yang sudah ada akan kami atasi melalui regulasi dan petunjuk teknis yang jelas. Lembaga yang sudah ada tidak akan dimatikan, melainkan dapat bersinergi,” jelas Yandri.

Potensi Risiko dan Kekhawatiran Publik

Sebagai pemantik diskusi, Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, memaparkan sejumlah potensi risiko dan kekhawatiran yang berkembang di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah:

Potensi Salah Kelola dan Korupsi: Besarnya dana yang akan digelontorkan memunculkan risiko penyalahgunaan wewenang.

Elite Capture: Kekhawatiran koperasi akan dikuasai oleh elite desa yang berkuasa saat ini.

Kekhawatiran sebagai Mesin Politik: Adanya kecurigaan program ini dapat menjadi instrumen politik untuk kepentingan elektoral.

Nasib Lembaga Eksisting: Bagaimana kolaborasi dan posisi Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah berjalan baik.

“Kami mendukung program ini, asal jangan ada dusta di antara kita. Transparansi dan pengawasan menjadi kunci,” pungkas Dadan dengan sebuah pantun.

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD”, Dr. Sutoro Eko Yunanto, mengingatkan agar program ini tidak mengulangi kegagalan program serupa di masa lalu. “Jangan sampai gagal maning. Kebijakan ini harus dijalankan dengan kebajikan, bukan hanya pendekatan teknokratis berupa proyek, uang, dan aturan. Penting untuk memastikan adanya partisipasi (emansipasi) dari bawah, bukan sekadar instruksi (imposisi) dari atas,” katanya.

Tindak Lanjut dan Rekomendasi Ombudsman

Menanggapi dinamika diskusi, Ombudsman RI menyatakan akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan menyusun rekomendasi kebijakan kepada kementerian terkait. Moderator diskusi, Belinda Dewanti, menyimpulkan bahwa ada tiga poin krusial yang perlu menjadi fokus ke depan:

Penyempurnaan Petunjuk Teknis (Juknis): Perlunya juknis yang jelas untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan sinergi dengan lembaga ekonomi desa yang sudah ada.

Partisipasi Bermakna: Menjamin keterlibatan seluruh lapisan masyarakat desa dalam proses pembentukan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Mekanisme Pengawasan dan Pengaduan: Membangun sarana pengaduan yang efektif dan mudah diakses oleh publik untuk melaporkan potensi maladministrasi.

Ombudsman RI berkomitmen untuk terus mengawasi implementasi Koperasi Desa Merah Putih agar dapat benar-benar menjadi pilar keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara inklusif dan berkelanjutan.

HUMAS APMD, YOGYAKARTA – (Selasa, 08/06/25) Webinar “Empowerment VS Disempowerment: Mengkaji Ulang Arah Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Diadakan oleh Prodi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.

Apa yang terbenak dari makna dan pelaksanaan “Pemberdayaan”, apakah selama ini sudah tepat dan benar-benar keberpihakan untuk masyarakat, maka dari itu bersama Prodi PMD STPMD “APMD” Yogyakarta dilaksanakan secara online sebuah Webinar yang mengkaji ulang arah pemberdayaan sejauh ini, apakah bentuk dari memberdayakan atau justru menciptakan ketidakberdayaan. Diskusi menarik bersama keynote Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., (Ketua STPMD “APMD”), Dr. Sri Widayanti, S.Pd.I, M.A., (Dosen STPMD “APMD”), lalu pihak eksternal yakni Ahmad Musyaddad (Sanggar Inovasi Desa) dan Gandang Hardjanata (Lurah Tamanmartani). Melalui kegiatan ini tidak hanya Sivitas Akademik STPMD “APMD” yang dapat berdiskusi secara online, tetapi mahasiswa kampus lain dan perangkat desa juga dapat mengikuti diskusi ini.

Keseluruhan diskusi webinar ini mengenai pemberdayaan terutama dengan fokus “pemberdayaan  masyarakat  desa”.  Dibuka  dengan  pernyataan  Siti  Sumaryatiningsih, S.Si.,M.I.P selaku dosen Prodi Pembangunan Masyarakat Desa yang menekankan pentingnya kemandirian desa, bagaimana desa bersama pemerintah benar-benar menghidupkan pemberdayaan yang berdaya dan desa mampu berkata “kami berdaya karena kami ini bisa menentukan nasib kami sendiri”. Dijelaskaan evolusi konsep “empowerment” dari gerakan feminis dan marxisme hingga menjadi jargon neoliberalisme lalu ditekankan bahwa pemberdayaan sejati adalah tentang merebut kekuasaan dan melawan penindasan oleh Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. Selanjutnya Dr. Sri Widayanti, S.Pd.I, M.A. merefleksikan pemberdayaan masyarakat desa dari perspektif akademis, mengkritik bagaimana pemberdayaan seringkali menjadi program rutin tanpa makna dan melahirkan ketidakberdayaan dengan kata lain makna “empowerment” yang terpeleset menjadi “disempowerment”. Pembicara ketiga Bapak Gandang Hardjanata berbagi pengalaman sebagai Lurah Tamamartani dalam memberdayakan masyarakat, beliau menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa harus berfokus pada aspirasi dan kebutuhan nyata warga. Menurutnya, transparansi dan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan partisipasi aktif. Beliau juga mengingatkan bahwa program pemberdayaan sering kurang tepat sasaran jika hanya bersifat top-down tanpa melibatkan warga secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan partisipatif menjadi kunci sukses pemberdayaan agar masyarakat benar-benar merasa memiliki dan mampu mengelola sumber daya serta potensi desa mereka sendiri. Terakhir pernyataan Ahmad Muhsyahdad dari Yayasan Sanggar Inovasi Desa, beliau menyoroti pentingnya inovasi dalam proses pemberdayaan masyarakat desa, bahwasannya pemberdayaan tidak hanya soal memberikan bantuan atau program, tetapi bagaimana menciptakan solusi kreatif yang sesuai dengan kondisi lokal desa serta mengingatkan agar pendekatan pemberdayaan lebih mengedepankan kemandirian dan kapasitas warga desa, bukan hanya ketergantungan pada pihak luar. Menurut beliau, peran organisasi seperti Yayasan Sanggar Inovasi Desa dibutuhkan karena memfasilitasi proses belajar dan berbagi inovasi agar desa bisa berkembang secara berkelanjutan dan mandiri.

Diskusi ini menegaskan bahwa pemberdayaan sejati harus berakar pada kemandirian, partisipasi aktif, serta penyesuaian dengan kebutuhan dan potensi lokal desa. Selain itu, pentingnya transparansi, kepercayaan, dan inovasi menjadi kunci agar program pemberdayaan tidak hanya sekedar rutinitas administratif, melainkan benar-benar memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa harus terus dikaji ulang dan dikembangkan agar mampu memberdayakan warga secara nyata dan berkelanjutan, sekaligus menghindari jebakan disempowerment yang justru melemahkan masyarakat itu sendiri.