Menerima pengakuan dan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
Menerima Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Keterangan lebih lanjutDalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Membuka Program Kelas Pamong
Keterangan lebih lanjut
Menteri Desa Pembangnunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, H. Marwan Jafar, S.H., S.E., menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional “Mewujudkan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Rakyat’’ Read more
No. KEGIATAN HARI/TANGGAL TEMPAT Lomba Kesejukan dan Keindahan Lingkungan Kampus Setiap Jumat Mulai 10 Oktober – 8 November 2014 Kampus STPMD “APMD” Pemberdayaan Masyarakat Melalui Read more
Jajaran birokrasi dituntut untuk bersikap netral dalam Pemilu 2014 ini. Akan tetapi, bagi Dr. R. Widodo tri Putro,M.M. M.Si., dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Read more
Ketua MPR RI, Drs. Sidarto Danusubroto, S.H., mengharapkan agar MPR kembali memiliki peran sebagaimana dirancang oleh para founding fathers, sebagai pengamalan sila keempat Pancasila. “Yang Read more
Jumat, tanggal 14 dan 21 Maret 2014 yang lalu, STPMD “APMD” Yogyakarta menggelar kegiatan Training of Trainer tentang Desa, dalam rangka menyiapkan tenaga pelatih yang Read more
Jumat, 28 Februari 2014 lalu, salah satu dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, secara resmi menyandang gelar Doktor di bidang Ilmu Administrasi Read more
Kami adalah perguruan tinggi yang berkomitmen secara akademik dan sosial untuk memperkuat entitas lokal sebagai fondasi bagi penguatan bangsa dan negara Indonesia. Berdiri sejak tahun 1965 dan secara konsisten menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat desa. Perhatian ini dikedepankan sebagai standing position serta respon akademik dan sosial terhadap dinamika perubahan masyarakat dan kebijakan tentang desa. Dengan posisi tersebut, keberadaan kami sangat relevan dengan konteks pengembangan otonomi daerah, pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat saat ini dan di masa depan.