Program Studi

Ilmu Pemerintahan S1

Portofolio

Ilmu Komunikasi S1

Portofolio

Pembangunan Sosial S1

Portofolio

Pembangunan Masyarakat Desa D3

Portofolio

Magister Ilmu Pemerintahan

Portofolio

Jalur Seleksi Mahasiswa Baru

Daftar Jalur Seleksi Masuk Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Reguler

Jadilah satu dari pemimpin-pemimpin terbaik Indonesia yang ikut serta dalam memajukan desa untuk Indonesia. APMD mempunyai jurusan terbaik untuk Anda, antara lain : Pembangunan Masyarakat Desa, ilmu pemerintahan, pembangunan sosial dan ilmu komunikasi. Bergabunglah di kampus kami !.

Daftar Sekarang

RPL

Menerima pengakuan dan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Daftar Sekarang

Kelas Pamong

Dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Daftar Sekarang

Suara Kita

KATA PENGANTAR

Tri Agus Susanto

Dosen Ilmu Komunikasi

Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya. Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya.” (Presiden Ke-35 Amerika Serikat John F. Kennedy)

Selengkapnya

REPUBLIK SEJATI

Ade Chandra, S.Sos., M.Si

Dosen Ilmu Komunikasi

Pernahkah kah kita bertanya, apakah hanya kebetulan setiap pergantian kepala negara di dunia selalu terjadi guncangan krisis ekonomi yang berujung pada memanasnya tensi politik lokal?. Sejak lama segelintir orang telah membuat rancangan keuangan global untuk menciptakan kepatuhan. Mereka merancang sistem finansial dunia untuk satu tujuan: mengikis kelas menengah dan hanya menyisakan dua kelas sosial saja, […]

Selengkapnya

Politik : Seru di Permukaan, Kosong di Kedalaman

Junior Hendri Wijaya

Dosen Ilmu Pemerintahan

Masyarakat sipil harus kembali menghidupkan diskursus publik yang bermakna. Kita perlu ruang-ruang diskusi di kampus, komunitas, dan media sosial yang mendorong dialog, bukan sekadar debat. Edukasi politik harus ditanamkan sejak dini agar warga tidak hanya menjadi pemilih yang emosional, tetapi juga warga negara yang berpikir kritis.

Selengkapnya

Efisiensi yang Tidak Efisien: Ketika Pemotongan Anggaran Mengabaikan Nasib Difabel

Lalu Bintang Wahyu Putra

Dosen Pembangunan Sosial

Upaya pemerintah Indonesia mewujudkan aksesibilitas dan inklusivitas ruang publik sebenarnya sudah ada. Beberapa peraturan mulai dari presiden, menteri hingga bupati dan walikota sudah dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan difabel. Akan tetapi, upaya ini terancam eksistenya dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Lembaga pemerintah mulai dari pusat hingga daerah dipaksa mengencangkan ikat pinggangnya. Tidak heran jika situasi ini menandakan redupnya upaya memenuhi hak-hak dasar difabel di tanah air.

Selengkapnya

DESA KUAT

Sutoro Eko

Ketua STPMD APMD

Makna desa kuat adalah bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Selengkapnya

Menggali Akar Koperasi Merah Putih : Duplikasi Kebijakan Kolonial Yang Berlanjut

Juang Gagah Mardhika

Dosen Ilmu Pemerintahan

Melihat dari proyek ambisius Presiden Prabowo Subianto dalam membuat Koperasi Merah Putih di Desa tentunya tidak dapat mengabaikan prinsip pentingnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dijelaskan bahwa di dalam pembangunan sangat membutuhkan peran serta partisipasi masyarakat baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan. Apa yang dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri maka sebaiknya merekalah yang mengerjakannya, karena mereka yang paling mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang dibutuhkan didalam lingkungan masyarakat itu sendiri sesuai yang ada pada potensi lokal yang ada pada wilayahnya.

Selengkapnya

Koperasi Desa atau Kuperasi Desa?

MInardi

Dosen Ilmu Pemerintahan

Cita-cita luhur lahirnya UU Desa dirangkum dalam Catur Sakti Desa: Bertenaga secara Sosial; Berdaulat secara Politik; Berdaya secara Sosial dan Bermartabat secara Budaya.

Selengkapnya

Membangun Tradisi Melalui Gerakan Sosial: Menjawab Tantangan Pengelolaan Sampah

Heri Purnomo

Dosen Pembangunan Masyarakat Desa

Gerakan sosial dapat dipahami sebagai upaya bersama dari sekelompok orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk berinteraksi secara berkelanjutan dengan para pemangku kebijakan, otoritas, dan bahkan pihak yang dianggap berlawanan. Dalam konteks isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, gerakan sosial bisa menjadi alat tekanan (pressure group) yang mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Selengkapnya

Gelar Tak Lagi Sakti: Benturan Disonansi Pendidikan dan Ilusi Dunia Industri

Ria Anisa

Dosen Ilmu Pemerintahan

Pengangguran bukan hal baru, namun big data sarjana menganggur kian meresahkan. Spekulasi atas penyebab tingginya angka sarjana pengangguran menjadi diskusi bahkan dikursus kebijakan. Pemerintah memperkirakan bahwa sarjana pengangguran diakibatkan oleh disorientasi kurikulum perkuliahan dan kebutuhan dunia kerja.

Selengkapnya

Berita