Menerima pengakuan dan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
Menerima Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Keterangan lebih lanjutDalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Membuka Program Kelas Pamong
Keterangan lebih lanjut
Lebih dari dua ratus orang alumni STPMD APMD dari berbagai angkatan menghadiri temu kangen alumni yang digelar Sabtu malam 10 April 2010 di Auditorium kampus Read more
Sebanyak 28 Mahasiswa KKN dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Banjarnegara mengadakan kegiatan kithanan Read more
Kamis 29 Oktober 2009, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ), sebuah lembaga bentukan Pemerintah DKI Jakarta berkunjung ke APMD. Direktur LPMJ, Prof. Dr. Paulus Wirutomo menyatakan, Read more
Dalam rangka program peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Timor Leste menjalin kerja sama dengan STPMD “APMD” Yogyakarta. Kerja sama tersebut secara formal diawali dengan Read more
Program Studi D3 Pembangunan Masyarakat Desa STPMD”APMD” kembali menerima status akreditasi “B”. Status akreditasi ini ditegaskan dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Read more
STPMD “APMD” menggelar kegiatan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan metodologi penelitian kebijakan. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari, Selasa 30 Juni 2009 hingga Rabu Read more
Kami adalah perguruan tinggi yang berkomitmen secara akademik dan sosial untuk memperkuat entitas lokal sebagai fondasi bagi penguatan bangsa dan negara Indonesia. Berdiri sejak tahun 1965 dan secara konsisten menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat desa. Perhatian ini dikedepankan sebagai standing position serta respon akademik dan sosial terhadap dinamika perubahan masyarakat dan kebijakan tentang desa. Dengan posisi tersebut, keberadaan kami sangat relevan dengan konteks pengembangan otonomi daerah, pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat saat ini dan di masa depan.