Menerima pengakuan dan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
Menerima Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Keterangan lebih lanjutDalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Membuka Program Kelas Pamong
Keterangan lebih lanjut
Senin, 2 Maret 2015. Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta, Habib Muhsin, S.Sos., M.Si. menyerahkan SK Pemberhentian Pejabat Struktural Periode 2013 – 2015 dan SK Pengangkatan Pejabat Read more
Jumat, Tanggal 27 Februari 2015 telah dilaksanakan acara MoU Kerjasama Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diawali Read more
Launching Buku “Tulisan di Musim Hujan” Pameran Unit Kerja Laboratorium Sosial & Komunikasi Rangkaian Dies Natalis STPMD ‘’APMD’’ Yogyakarta yang ke 50 tahun Dalam Read more
BUPATI RAJA AMPAT TANDATANGANI MOU KERJASAMA DENGAN STPMD JOGJA Dua puluh lima pegawai Raja Ampat Studi S2 Ilmu Pemerintahan Sebanyak 25 orang pegawai dari Read more
Jumat, 13 Februari 2015, STPMD “APMD” menggelar Launching Rangkaian Kegiatan “APMD Emas”, yakni Dies Natalies yang ke-50. Acara berlangsung meriah, diawali dengan senam Aerobic, Read more
Saatnya Kampus Desa Bicara Ketua STPMD “APMD” Habib Muhsin, S.Sos., M.Si. dalam sambutan saat membuka seminar nasional “Mewujudkan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Rakyat” di kampus Read more
Kami adalah perguruan tinggi yang berkomitmen secara akademik dan sosial untuk memperkuat entitas lokal sebagai fondasi bagi penguatan bangsa dan negara Indonesia. Berdiri sejak tahun 1965 dan secara konsisten menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat desa. Perhatian ini dikedepankan sebagai standing position serta respon akademik dan sosial terhadap dinamika perubahan masyarakat dan kebijakan tentang desa. Dengan posisi tersebut, keberadaan kami sangat relevan dengan konteks pengembangan otonomi daerah, pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat saat ini dan di masa depan.