Penulis: admin

Hadirnya UU Desa hendaknya disyukuri, karena desa akan lebih mandiri. Meski menuju desa mandiri warga harus melek informasi dan karenanya makin tinggi partisipasinya. Namun datangnya uang ke desa tak boleh membawa ‘petaka’ atau malah mengurangi nilai solidaritas yang selama ini berkembang di desa. Karena itu peran masyarakat sipil semacam Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia kampus dalam mendampingi desa tetap diharapkan.

Demikian benang merah dari Seminar Nasional “Mewujudkan desa Informatif, partisipatif dan demokratis” yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta di kampus Timoho, Jogja Kamis (28/5). Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Tri Agus Susanto kepada Bernas Jogja kemarin mengatakan, tampil sebagai pembicara Methodius Kusumahadi (pendiri Yayasan Satunama), Nikson Nababan (Bupati Tapanuli Utara, Sumatera Utara), dan Fajarini Sulistyowati (dosen Prodi Ilmu Komunikasi “APMD”). Methodius menjelaskan ada lima generasi strategi orientasi pengembangan yang dilakukan LSM. Pertama, karikatif ciri-cirinya NGO based approach. Kedua, pengembangan masyarakat dengan ciri-ciri community based approach. Ketiga, pembangunan berkelanjutan ditandai dengan system based approach. Keempat, gerakan rakyat melakukan social movement. Dengan semangat Think Globally Act Locally & kelima, Tiga R (Resiliency, Respects, Rights): integrasi pendekatan pemberdayaan memperkuat kemandirian (resiliency), jaringan (respects) dan pemenuhan hak-hak dasar warga. Menurut Methodius, Community Development adalah strategi tingkat dua dari lima tahapan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian masyarakat yang bermartabat adalah proses pencarian identitas yang tak ada akhirnya. Karena itu, partisipasi masyarakat berkembang sejalan dengan kesadaran warga akan statusnya sebagai “civilized citizen”. Bagi pembina Yayasan Satunama ini, UU Desa membawa uang dan membawa sikap permisif, dan konsumtif. “Konsumerisme akan menipiskan solidaritas yang hanya bisa dihentikan dengan pendidikan kritis-reflektif,” kata alumni The Lougborough University of Technology Leicestershire Inggris ini.

Pembicara kedua Nikson Nababan adalah alumni Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” tahun 1996. Ia menjadi Bupati Tapanui Utara tahun lalu dan mulai melakukan perubahan di kabupaten di Sumatera Utara itu. Pertama yang dilakukan adalah membuat pemetaan. Semua desa yang paling miskin didata. Desa-desa yang terpencil dengan minim layanan kesehatan dan pendidikan didata. Dari data itu ia melakukan kebijakan percepatan di wilayah terbelakang dan terpencil. Ia bahkan memberi insentif gaji kepada guru di desa terpencil sampai dua kali gaji yang biasa diterima. Pada desa-desa yang tak ada atau rusak irigasinya, ia prioritaskan segera dibangun. Pemerintah kabupaten juga membangun perumahan untuk guru dan tenaga medis. Nikson mengkritisi UU Desa terutama mengenai kriteria mendapatkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang didasarkan pada jumlah penduduk. Ia mengusulkan agar ke depan diubah berdasarkan luasan wilayah dan potensi desa tersebut. Nekson menyadari pentingnya desa dalam pembangunan di Indonesia. Jika desa-desa makmur maka Indonesia akan sejahtera. Pada masa bupati sebelumnya tiap desa di Taput mendapat Rp 20 juta dari APBD. Kini anggaran APBD meningkat menjadi Rp 60 juta per desa (2014) dan Rp 100 juta per desa (2015). Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih Nekson memulai dengan melakukan rekrutmen secara transparan dengan menghadirkan tenaga ahli dari Universitas Sumatera Utara (USU). Dengan fit and proper test yang dilakukan terhadap pejabat di lingkungan pemkab maka ini akan menepis plesetan SUMUT (Semua Urusan Memakai Uang Tunai). Setahun hasilnya lumayan. Posisi Taput yang selama ini nomor 27 se Sumut kini meningkat menjadi nomor 7. Saat penandatangan pakta integritas anti korupsi di Medan (kerjasama Pemprov Sumut dan KPK) ia mewakili bupati/walikota se Sumut membacakan pakta integritas. Mengapa Nekson yang diminta membaca, pihak KPK mengatakan, “Bupati dan Kabupaten Tapanuli Utara sementara bersih!”.

Pembicara terakhir Fajarini Sulistyowati, memaparkan hasil penelitian tentang Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Terong Bantul. SID ada dalam UU Desa namun masih sedikit desa menerapkan SID. Di Bantul ada sekitar 75 persen desa-desa telah menerapkan SID. Dengan SID maka sebagian atau seluruh pelayanan kepada masuarakat bisa dilakukan secara online. Selain itu melalui SID semua data desa dan potensi desa bahkan perencanaan desa bisa diakses oleh warga masyarakat. Meski demikian SID masih menemui kendala. Salah satunya sulitnya server dan minimnya dana. Tentang server kini bisa dipecahkan dengan pemusatan server di kabupaten. Sementara soal dana, tampaknya ADD yang merupakan implementasi UU Desa diharapkan segera cair dan sebagian dipakai untuk kepentingan SID. Semoga SID dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat – meski selama ini hanya yang melek teknologi – dan nantinya desa akan makin informatif dan makin berdaya. (Sumber: Margantoro Bernas Jogja, Sabtu 30 Mei 2015 ) Har

Program Studi Ilmu Sosiatri (Pembangunan Sosial) STPMD “APMD” Yogyakarta pada tanggal 30 April 2015 menggelar acara Kuliah Tamu dengan tema Perspektif Kritis Program Transmigrasi Pasca Reformasi Menuju Indonesia Sejahtera. Narasumber kuliah tamu dihadirkan dari Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi yakni bapak Dr. Drs. H. Tukiman, SH.,MM.,MH.,  Tema tersebut diangkat karena adanya permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia yakni kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program transmigrasi terlebih pasca reformasi. Permasalahan tersebut berupa menurunnya motivasi warga untuk bertransmigrasi. Penurunan motivasi tersebut tidak hanya melanda pada penduduk daerah asal tapi juga keengganan pemerintah daerah tujuan untuk menerima transmigran. Problematika ini masih ditambah dengan menurunnya  dukungan khususnya dari masyarakat. Untuk membuat orang sadar bertransmigrasi perlu adanya motivasi yang dikembangkan sehingga orang orang itu tergerak dan mau bertransmigrasi. Pada saat ini orang lebih suka yang serba instan, sehingga proses pengembangan wilayah melalui program transmigrasi tidak diminati.

Program transmigrasi disamping untuk peningkatan kesejahteraan juga bertujuan untuk pemerataan jumlah penduduk mengingat banyak wilayah Indonesia yang masih sangat jarang penduduknya, disisi lain beberapa wilayah sangat padat berjubel.  Hal tersebut perlu disikapi sehingga program transmigrasi menjadi bagian dari solusi yang tepat untuk memajukan pertumbuhan desa-desa yang masih tertinggal, daerah perbatasan, daerah pesisir serta pulau-pulau kecil. Diharapkan program transmigrasi ke depan mendapat support dari berbagai pihak sehingga lebih sukses. Kuliah tamu diawali dengan sambutan oleh Ketua Program Studi Ilmu Sosiatri (Bpk Drs. Oelin Marliantoro, MSi) dan dibuka oleh Ketua STPMD ”APMD” yang dihadiri oleh segenap civitas academika STPMD ”APMD”. Acara berlangsung cukup lancar dan sukses dengan moderator Ibu Dra. Widati, lig, rer, reg. Setelah paparan dari narasumber acara dilanjutkan dengan dialog.  (Humas-Rio)

 Studi Ilmu Pemerintahan (S-1) dan (S-2) STPMD ”APMD” Yogyakarta, pada tanggal 14 Maret 2015 menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Lokakarya Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia. Lokakarya ini sebagai tindak lajut dari Simposium Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 23-24 November 2014. Pada Simposium tersebut disepakati bahwa nama Program Studi nya tetap yakni Ilmu Pemerintahan dan bukan Studi Kepemerintahan, “Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang relasi antara pemerintah (to govern) dan yang diperintah (to be governed) dengan berbagai varian nya”.

Pada lokakarya kali ini dicapai kesepakatan untuk diajukan ke Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi antara lain: Gelar untuk S-1 tetap yakni S.IP., Capaian Pembelajaran dan Kurikulum Inti Nasional yang wajib diajarkan disemua program studi Ilmu Pemerintahan di seluruh Indonesia khususnya untuk jenjang S-1. Selain itu juga disepakati Iuran keanggotaan APSIPI sebesar Rp. 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap tahun. Sebagai bukti keanggotaan akan diberikan sertifikat dari APSIPI yang ditandatangani oleh Ketua Umum APSIPI dan berlaku selama satu tahun terhitung Januari-Desember 2015. Untuk kepesertaan sebagai anggota silahkan transfer ke No Rek. APSIPI 2411201481 BNI Perguruan Tinggi Bandung. Bukti Transfer mohon dikirim ke email apsipi_ipem@yahoo.co.id dan infokan ke no kontak di halaman contact us pada web nya Apsipi.

Lokakarya dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta, mereka adalah segenap pengurus prodi IP baik PTN maupun PTS termasuk IPDN. Acara diawali sambutan oleh Ketua Pelaksana (Dr. R. Widodo Triputro, MM) dan Ketua STPMD ”APMD” (Habib Muhsin, S.Sos., MSi) dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Ketua Apsipi (Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, MA) yang kemudian diserahkan kepada peserta terjauh yang berasal dari Papua. Acara juga dimeriahkan dengan tarian tradisional dari mahasiswa STPMD ”APMD” dan berjalan cukup lancar, sukses dan produktif.

Adapun sekretariat APSIPI ditetapkan di Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Lt. 3 Gedung D. Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor HP : 082240048555 – 08561900653 e-mail: apsipi_ipem@yahoo.co.id