Menerima pengakuan dan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
Menerima Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Keterangan lebih lanjutDalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Membuka Program Kelas Pamong
Keterangan lebih lanjut
Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Binangun Sejahtera di Kecamatan Sentolo Kulonprogo, salah satu POSDAYA yang didampingi oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta akan segera Read more
Semakin banyak pemerintah daerah yang mengirimkan aparat dan anggota masyarakatnya untuk belajar di STPMD “APMD” Yogyakarta. Belum lama ini, Pemda Sarolangun Prov. Jambi mengirimkan para Read more
Baru-baru ini, ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Habib Muhsin, S.Sos., M.Si. menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan salah satu universitas swasta terkemuka di USA, Read more
Student Forum ini dilaksanakan oleh 3 Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta, yakni Jurusan Sosiatri STPMD APMD, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Read more
JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membuka pendidikan vokasi atau kejuruan hingga di perguruan tinggi. Mendikbud Mohammad Nuh berkata, pendidikan vokasi tidak boleh Read more
SEJUMLAH pengurus majalah dinding dan buletin SMA di Temanggung berkumpul di arena “Temanggung Book Fair 3”, di Pendopo Pengayoman, rumah dinas Bupati Temanggung, Selasa, 19 Read more
Kami adalah perguruan tinggi yang berkomitmen secara akademik dan sosial untuk memperkuat entitas lokal sebagai fondasi bagi penguatan bangsa dan negara Indonesia. Berdiri sejak tahun 1965 dan secara konsisten menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat desa. Perhatian ini dikedepankan sebagai standing position serta respon akademik dan sosial terhadap dinamika perubahan masyarakat dan kebijakan tentang desa. Dengan posisi tersebut, keberadaan kami sangat relevan dengan konteks pengembangan otonomi daerah, pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat saat ini dan di masa depan.