Menerima pengakuan dan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
Menerima Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Keterangan lebih lanjutDalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Membuka Program Kelas Pamong
Keterangan lebih lanjut
Pada hari Selasa 14/04/2015, diselenggarakan Penandatanganan MOU antara Pemerntah Kabupaten Kulon Progo – Yayasan Damandiri dan Pimpinan dari 10 PTN/PTS Pendamping Posdaya serta diselenggarakan juga Read more
Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta mengadakan pameran foto karya IMAKO (Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi) dengan tajuk Ekspedisi Bali “IMAKO ROAD TRIP #1″ Yogyakarta Read more
Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015, Unit Jaminan Mutu (UJM) menyelenggarakan acara Launching Dokumen SPMI yang berlangsung di ruang seminar STPMD “APMD” Yogyakarta. Kegiatan Read more
KULIAH TAMU “Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Yogyakarta 12 Maret 2015, STPMD “APMD” Yogyakarta mengadakan Kuliah Tamu dengan mengundang narasumber PR Read more
Studi Ilmu Pemerintahan (S-1) dan (S-2) STPMD ”APMD” Yogyakarta, pada tanggal 14 Maret 2015 menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Lokakarya Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Read more
Senin, 2 Maret 2015. Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta, Habib Muhsin, S.Sos., M.Si. menyerahkan SK Pemberhentian Pejabat Struktural Periode 2013 – 2015 dan SK Pengangkatan Pejabat Read more
Kami adalah perguruan tinggi yang berkomitmen secara akademik dan sosial untuk memperkuat entitas lokal sebagai fondasi bagi penguatan bangsa dan negara Indonesia. Berdiri sejak tahun 1965 dan secara konsisten menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat desa. Perhatian ini dikedepankan sebagai standing position serta respon akademik dan sosial terhadap dinamika perubahan masyarakat dan kebijakan tentang desa. Dengan posisi tersebut, keberadaan kami sangat relevan dengan konteks pengembangan otonomi daerah, pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat saat ini dan di masa depan.