Menerima pengakuan dan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
Menerima Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Keterangan lebih lanjutDalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Membuka Program Kelas Pamong
Keterangan lebih lanjut
STPMD “APMD” Yogyakarta mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dilakukan di Waibakul antara Ketua STPMD “APMD” (Habib Muhsin, Read more
Bersamaan dengan rangkaian kegiatan dies natalis ke 50, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 STPMD “APMD” mewisuda sejumlah 177 mahasiswa hasil Yudisium tanggal 20 Read more
Hadirnya UU Desa hendaknya disyukuri, karena desa akan lebih mandiri. Meski menuju desa mandiri warga harus melek informasi dan karenanya makin tinggi partisipasinya. Namun datangnya Read more
Program Studi Ilmu Sosiatri (Pembangunan Sosial) STPMD “APMD” Yogyakarta pada tanggal 30 April 2015 menggelar acara Kuliah Tamu dengan tema Perspektif Kritis Program Transmigrasi Pasca Read more
Sebagai rangkaian peringatan Dies Natalis ke-50 (Dies Emas) STPMD “APMD”, setiap unit kerja diharapkan menyelenggarakan event unit kerja. Setiap unit kerja yang ada di STPMD Read more
Desa mandiri saat ini menjadi isu menarik yang banyak didiskusikan orang. Dalam naskah UU Desa, secara eksplisit tidak dijelaskan konsep maupun ukuran desa mandiri. Karena Read more
Kami adalah perguruan tinggi yang berkomitmen secara akademik dan sosial untuk memperkuat entitas lokal sebagai fondasi bagi penguatan bangsa dan negara Indonesia. Berdiri sejak tahun 1965 dan secara konsisten menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat desa. Perhatian ini dikedepankan sebagai standing position serta respon akademik dan sosial terhadap dinamika perubahan masyarakat dan kebijakan tentang desa. Dengan posisi tersebut, keberadaan kami sangat relevan dengan konteks pengembangan otonomi daerah, pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat saat ini dan di masa depan.