Menerima pengakuan dan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
Menerima Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Keterangan lebih lanjutDalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Membuka Program Kelas Pamong
Keterangan lebih lanjut
Penandatanganan MOU antara STPMD “APMD” dengan UGM dan Paguyuban Pamong dan Lurah Desa se-DIY (ISMAYA) di Jogja Expo Center (JEC) tgl 12 Maret 2016 disaksikan Read more
Dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat di era Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini, STPMD “APMD” kembali melakukan kerjasama (MoU) internasional dengan lima (5) Perguruan Read more
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 mengikuti Focus Group Discussion (FGD) di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Read more
Laporan Reporter Tribun Jogja, Gaya Lufityanti TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Memeriahkan Dies Natalis ke-50, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) akan mengadakan serangkaian acara sejak Mei Read more
Sabtu (7/11/2015) Ikatan Mahasiswa Komunikasi (Imako) dan Kampung Halaman bekerjasama menggelar nonton bareng dan diskusi film di Ruang Multimedia STPMD “APMD”. Ada tiga film yang Read more
STPMD “APMD” menggelar Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, pada tanggal 21 dan 22 September 2015 yang lalu di Hall Read more
Kami adalah perguruan tinggi yang berkomitmen secara akademik dan sosial untuk memperkuat entitas lokal sebagai fondasi bagi penguatan bangsa dan negara Indonesia. Berdiri sejak tahun 1965 dan secara konsisten menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat desa. Perhatian ini dikedepankan sebagai standing position serta respon akademik dan sosial terhadap dinamika perubahan masyarakat dan kebijakan tentang desa. Dengan posisi tersebut, keberadaan kami sangat relevan dengan konteks pengembangan otonomi daerah, pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat saat ini dan di masa depan.