Kategori: Artikel

Melepas dosen tercinta bu Iche dan menyambut dosen baru mas Hery di STPMD “APMD” Yogyakarta (5/7). “Saya dulu dilantik oleh pak Soetopo dan kini dilepas di Ruang Soetopo,” kata bu Iche. “Waktu saya masuk APMD, saya diwawancara oleh beberapa dosen termasuk bu Iche,” ujar Ketua APMD Dr. Sutoro Eko Yunanto. “Saat wawancara menjadi dosen itu, saya tak memakai kaos kaki dan rupanya menjadi bahan pembicaraan di antara para dosen. Dan bu Iche-lah yang membela dan mendukung saya,” lanjut Sutoro Eko. Terima kasih bu Iche telah menjadi bagian yang hebat dari kampus desa APMD.

Diskusi membahas kasus BUMDes di Ponggok berlangsung di kantor Pemkab Klaten, Senin (1/7). Diikuti puluhan pengelola BUMDes, pendamping desa, perangkat desa dan dinas terkait se Kabupaten Klaten. Dua pembicara yang dihadirkan adalah Dr. Sutoro Eko Yunanto dan Anom Surya Putra, SH., MH.

Di Klaten saat ini ada sekitar 391 BUMDes dan ada 294 atau 75 persen BUMDes cukup berkembang serta tujuh BUMDes dikategorikan maju termasuk dari Ponggok. Ponggok yang telah lama dikenal sebagai percontohan bagi BUMDes se Indonesia kali ini diterpa berita yang kurang sedap, terkait dugaan pengelolaan aset desa yang tak transparan.

Sutoro Eko, Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta membawakan makalah dengan judul “BUMDesa Menantang Politik Isolasi Ekonomi di Medan Desa.” Mengawali pemaparan dengan memberi argumen BUMDesa bukanlah proyek mobilisasi untuk membuat Merpati (meralat ke bupat), Pedati (perintah dari bupati) jika tak diperintah tak jalan, dan Melati (menjadi ladang upeti).

BUMDesa bukan pula sekadar bisnis konvensional yang semata mempertimbangkan untung rugi dengan pendekatan manajerial dan akuntansi. Selain dua hal di atas, BUMDesa memiliki nilai dan semangat hadir sebagai korpirasi kerakyatan-kemandirian yang dikonsolidasi oleh desa menentang marginalisasi dan isolasi ekonomi.

Sutoro menjelaskan, BUMDesa itu mempunyai tiga A yaitu aset, aktor, dan arena. Aset adalah harta yang dimiliki. Aktor adalah mereka yang menjadi pengelola bisnis skala desa ini. Dan Arena adalah ruang di mana BUMDesa mestinya berkembang dan maju.
Sutoro juga menjelaskan secara historis dampak serius sejarah panjang desa 400 tahun, dari era kolonial sampai neoliberal. Salah satu arsitek UU Desa 6/2014 ini juga sekilas menjelaskan politik kekinian. Katanya, berbeda dengan UU lain yang cenderung teknokratis, UU Desa merupakan sebuah undang-undang yang pro politik.

BUMDesa dalam UU Desa juga dipaparkan termasuk paradoks implementasi UU Desa. Paradoks itu antara lain: semangat besar UU Desa direduksi menjadi proyek dana desa, kepala desa yang seharusnya menjadi pemimoin rakyat diarahkan menjadi mandor proyek, prakarsa desa biasa dibatasi dan dilarang dengan frasa “belum ada payung hukumnya,” “belum ada aturannya,” “aturannya melarang,” kecurigaan dan pengawasan jauh lebih menonjol ketimbang pembinaan dan pemberdayaan.

Pelajaran dari BUMDesa Sejati antara lain: Prakarsa lokal yang digerakkan oleh pemimpin desa, yang malakukan konsolidasi, melakukan subversi atas proyek sektoral misalnya “Wisata desa” menjadi “Desa Wisata” yang sanggup membawa desa mendunia.
Banyaknya tugas kepala desa, secara kelakar, menjadikan mereka mirip presiden. Jika presiden kerja kerja kerja, kalau kepala desa laporan, laporan, laporan. Namun, jika kepala desa salah, misalnya, ya dihukum. Tak perlu polisi dan jaksa ke desa, sampai minta rancangan anggaran desa.

Anom menyatakan pengelola BUMDes itu mestinya masa jabatannya selama enam tahun. Selama ini hanya tiga tahun. Tahun pertama masih bingung mau melakukan apa. Tahun kedua baru membuat program dan tahun ketigasudah ditagih laporan.

BUMDes itu menurut Anom mempunyai setidaknya tiga problem. Yaitu problem yuridis, problem manajerial dan ketiga problem yang ditimbulkan karena politik makro dan lokal. (humas/tass)

Dua doktor lulusan Malaysia – Dr. Ismail Suardi W dan Dr. Suyatno Ladiqi – dihadirkan dalam sebuah diskusi khusus untuk memacu para dosen STPMD “APMD” Yogyakarta menulis di jurnal berafiliasi Scopus, Jumat (28/6) di Ruang Sutopo, kampus APMD Timoho. Diskusi ini langsung dimoderatori Ketua APMD Sutoro Eko.

Suyatno, pernah mengajar di prodi Ilmu Pemerintahan APMD kini dosen di Faculty of Law & International Relation, Universiti Sultan Zaenal Abidin, Terengganu Malaysia. Ia bersama Ismail mempunyai kesamaan visi membantu kampus-kampus kecil dan sedang mengembangkan mutu dosennya melalui jejaring internasional.

Suyatno menjelaskan pada dasarnya APMD mempunyai potensi membuat jurnal terindeks Scopus. Jaringan internasional APMD harus diperluas. Suyatno memberi usul kerjasama dengan universitas di Malaysia sebagai pembuka pintu jaringan internasional yang lebih luas. “Saya mengerti ada banyak dosen yang bahasa Inggrisnya belum bagus nah di Malaysia bahasa Indonesia masih bisa digunakan,” tambah Suyatno.

Kepada para dosen APMD, Suyatno yang rajin penelitian dan mengikuti konferensi ke penjuru dunia ini memberi tiga tips. Pertama percaya diri, kedua perkuat jaringan internasional, dan ketiga segera mengambil peluang dengan melakukan langkah nyata.

Ismail, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Papua Barat ini sebelum memulai pemaparan sedikit menyentil APMD. Katanya, dari 3.000 perguruan tinggi di Indonesia peringkat APMD jauh di bawah STAIN Sorong yang masuk seratus besar. Padahal di Sorong listriknya sering padam. “Di Sorong PLN itu Perusahaan Lilin Negara karena sering mati,” kata Ismail.

Jika ada pepatah banyak jalan menuju Roma, Ismail mengatakan banyak jalan menuju Scopus. Bagi Ismail, era saat ini bagaimana perguruan tinggi bukan lagi berdaya saing tapi berdaya sanding. Karena itu meski kampusnya di daerah harus bisa bersanding dengan kampus lain demi peningkatan mutu para dosennya.

Ismail secara menarik mengenalkan istilah “buat apa yang boleh” dan tinggalkan “apa boleh buat”. Ia menjelaskan dengan banyak silaturahmi maka pintu rezeki mudah terbuka. Ismail pernah mengikuti konperensi di Makau dan tidurnya di bandara. Ia hanya ingin bertemu dengan pengelola jurnal penyelenggara konperensi itu. Jika sebuah kampus luar telah menandatangani kerjasama internasional maka harus dipastikan kesinambungannya. Jangan sekadar hit and run

Karena itu, Ismail menyarankan agar para dosen di kampus yang punya jejaring internasional, setidaknya membuat konperensi internasional di kampus, tak perlu di hotel. Langkah kedua melakukan riset bersama, pertukaran mengajar, kemudian jika dimungkinkan kerjasama dobel degree. Jika langkah-langkah ini dilakukan maka bonusnya untuk dosen yang aktif adalah gelar profesor.

Ismail juga memberi tips membuat jurnal online. Bentuklah tim kerja tiga sampai lima orang untuk mengurus jurnal. Mereka bisa membuat call for paper. Jurnal online itu minimal lima artikel setiap terbit dan terbit setahun dua kali. Diperkirakan jurnal akan dapat akreditasi setelah empat edisi atau empat tahun. “Pengelola jurnal itu seperti pengelola masjid. Ia dicari dosen sebelum jurnal terbit. Setelah terbit dilupakan orang,” ujar Ismail disambut tawa para dosen.

Kepada para dosen Ismail mendorong agar makin percaya diri dengan kampus di Jogja ini. Kedua mari membuat apa saja yang boleh untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai dosen. Dan ketiga, mari secara kelembagaan APMD menambah speed dengan makin banyak buku dan jurnal yang terbit dari kampus desa di Timoho itu.

Meski demikian saat menjawab pertanyaan dosen terkait Scopus, Ismail menggarisbawahi dosen jangan sampai terseret ke short cut scopus dengan yang serba uang. (humas/tass)

 

Penandatanganan naskah kerjasama antara Prodi Ilmu Sosiatri STPMD “APMD” Yogyakarta dengan Desa Hargowilis, Kokap, Kulonprogo dan Desa Joglo Tani, Sayegan, Sleman, Jumat (28/6).

Dari diskusi “Desa dalam RPJMN” di APMD

Implementasi Undang Undang Desa kini mengalami ‘decline’ atau kemunduran. Karena itu, kita harus mengambil point besar, memastikan agar periode kedua Pak Jokowi, pihak yang mengurus desa nanti jangan sampai seperti menerima cek kosong.

Itulah dua hal yang mengemuka dalam diskusi “Desa dalam RPJMN” di STPMD “APMD” Yogyakarta, Jumat (21/6). Diskusi ini menghadirkan Akhmad Muqowam dan dipandu Ketua “APMD” Sutoro Eko. Dihadiri puluhan dosen dan beberapa pegiat desa dari FPPD.

Muqowam, mantan Ketua Pansus RUU Desa, menjelaskan tak masalah kita melupakan apa yang telah terjadi empat tahun ke belakang (periode pertama Presiden Jokowi). Yang penting periode kedua pembangunan desa sesuai dengan UU Desa. Karena itu dirinya mendorong kampus STPMD untuk tampil. “Kemunduran implementasi UU Desa itu urusan kita bersama,” tambahnya.

Suatu saat Muqowam pernah melakukan semacam survei kecil di pantura wilayah Jawa Tengah dari Batang, Pemalang, Semarang sampai Kudus. Ia bertanya kepada kepala-kepala desa adakah embung yang dibangun dari dana desa. Hasilnya ternyata ditemukan banyak embung dibangun oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian PUPR. “Ada sih embung yang dibangun dari dana desa tapi ukurannya 10 x 8 meter. Kalau menurut saya, itu bukan embung tapi blumbang (empang),” ujar Muqowam sembari tertawa.

Muqowam juga menyinggung siapa pun yang akan membantu Presiden Jokowi mengurus desa nanti mestinya paham tentang UU Desa. “Saya pernah ketemu Budiman Sujatmiko dari PDI Perjuangan. Saya katakan saya mendukung kamu jadi menteri desa. Bukan karena kamu kader PDI Perjuangan tapi karena kamu sangat paham tentang desa,” kata Muqowam. Dukungan yang sama diberikan Muqowam kepada teman-teman dari APMD, IRE dan lain-lain yang sangat paham desa.

Diskusi yang agak mendadak ini diakhiri dengan kesepakatan akan membuat sebuah forum di STPMD “APMD” Yogyakarta sebelum Oktober 2019. Forum ini akan menghimpun semua pegiat desa dari mana saja dan hasilnya akan disumbangkan kepada pemerintah atau periode kedua Presiden Joko Widodo. (humas/Tass)

Pelatihan Jurnalistik untuk mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir) di Sekolah Indonesia Cairo (SIC), Selasa (7/5/19), diikuti sekitar 30 pengelola media cetak, radio dan online. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara KBRI Kairo dan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir. Saat membuka pelatihan ini Dubes Helmy Fauzy mengatakan, “Saya berharap media yang dikelola Masisir makin profesional, antara lain tak membuat atau menyebarkan hoaks.” Dua narasumber yang memberi materi pelatihan, Tri Agus Susanto (dosen Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta) dan M. Aji Surya (penulis dan Wakil Duta Besar RI di Mesir). Pelatihan dimulai jam 16.00 sampai 18.30, ditutup dengan berbuka puasa bersama.

Selamat untuk Agustinus Bima Nugraha dan Inacia de Rosario vaz Ikeng, menerima scholarship dari kerjasama International Centre for English Excellence (ICEE) dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Diserahkan pada Kamis (20/6) oleh Ketua “APMD” Sutoro Eko

.