Penulis: admin ppmb

Diskusi Khusus: Banyak Jalan Menuju Scopus

Posted on by admin ppmb

Dua doktor lulusan Malaysia – Dr. Ismail Suardi W dan Dr. Suyatno Ladiqi – dihadirkan dalam sebuah diskusi khusus untuk memacu para dosen STPMD “APMD” Yogyakarta menulis di jurnal berafiliasi Scopus, Jumat (28/6) di Ruang Sutopo, kampus APMD Timoho. Diskusi ini langsung dimoderatori Ketua APMD Sutoro Eko.

Suyatno, pernah mengajar di prodi Ilmu Pemerintahan APMD kini dosen di Faculty of Law & International Relation, Universiti Sultan Zaenal Abidin, Terengganu Malaysia. Ia bersama Ismail mempunyai kesamaan visi membantu kampus-kampus kecil dan sedang mengembangkan mutu dosennya melalui jejaring internasional.

Suyatno menjelaskan pada dasarnya APMD mempunyai potensi membuat jurnal terindeks Scopus. Jaringan internasional APMD harus diperluas. Suyatno memberi usul kerjasama dengan universitas di Malaysia sebagai pembuka pintu jaringan internasional yang lebih luas. “Saya mengerti ada banyak dosen yang bahasa Inggrisnya belum bagus nah di Malaysia bahasa Indonesia masih bisa digunakan,” tambah Suyatno.

Kepada para dosen APMD, Suyatno yang rajin penelitian dan mengikuti konferensi ke penjuru dunia ini memberi tiga tips. Pertama percaya diri, kedua perkuat jaringan internasional, dan ketiga segera mengambil peluang dengan melakukan langkah nyata.

Ismail, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Papua Barat ini sebelum memulai pemaparan sedikit menyentil APMD. Katanya, dari 3.000 perguruan tinggi di Indonesia peringkat APMD jauh di bawah STAIN Sorong yang masuk seratus besar. Padahal di Sorong listriknya sering padam. “Di Sorong PLN itu Perusahaan Lilin Negara karena sering mati,” kata Ismail.

Jika ada pepatah banyak jalan menuju Roma, Ismail mengatakan banyak jalan menuju Scopus. Bagi Ismail, era saat ini bagaimana perguruan tinggi bukan lagi berdaya saing tapi berdaya sanding. Karena itu meski kampusnya di daerah harus bisa bersanding dengan kampus lain demi peningkatan mutu para dosennya.

Ismail secara menarik mengenalkan istilah “buat apa yang boleh” dan tinggalkan “apa boleh buat”. Ia menjelaskan dengan banyak silaturahmi maka pintu rezeki mudah terbuka. Ismail pernah mengikuti konperensi di Makau dan tidurnya di bandara. Ia hanya ingin bertemu dengan pengelola jurnal penyelenggara konperensi itu. Jika sebuah kampus luar telah menandatangani kerjasama internasional maka harus dipastikan kesinambungannya. Jangan sekadar hit and run

Karena itu, Ismail menyarankan agar para dosen di kampus yang punya jejaring internasional, setidaknya membuat konperensi internasional di kampus, tak perlu di hotel. Langkah kedua melakukan riset bersama, pertukaran mengajar, kemudian jika dimungkinkan kerjasama dobel degree. Jika langkah-langkah ini dilakukan maka bonusnya untuk dosen yang aktif adalah gelar profesor.

Ismail juga memberi tips membuat jurnal online. Bentuklah tim kerja tiga sampai lima orang untuk mengurus jurnal. Mereka bisa membuat call for paper. Jurnal online itu minimal lima artikel setiap terbit dan terbit setahun dua kali. Diperkirakan jurnal akan dapat akreditasi setelah empat edisi atau empat tahun. “Pengelola jurnal itu seperti pengelola masjid. Ia dicari dosen sebelum jurnal terbit. Setelah terbit dilupakan orang,” ujar Ismail disambut tawa para dosen.

Kepada para dosen Ismail mendorong agar makin percaya diri dengan kampus di Jogja ini. Kedua mari membuat apa saja yang boleh untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai dosen. Dan ketiga, mari secara kelembagaan APMD menambah speed dengan makin banyak buku dan jurnal yang terbit dari kampus desa di Timoho itu.

Meski demikian saat menjawab pertanyaan dosen terkait Scopus, Ismail menggarisbawahi dosen jangan sampai terseret ke short cut scopus dengan yang serba uang. (humas/tass)

 

Penandatanganan Naskah Kerjasama Ilmu Sosiatri dengan Desa Hargowilis dan Joglo Tani

Posted on by admin ppmb

Penandatanganan naskah kerjasama antara Prodi Ilmu Sosiatri STPMD “APMD” Yogyakarta dengan Desa Hargowilis, Kokap, Kulonprogo dan Desa Joglo Tani, Sayegan, Sleman, Jumat (28/6).

Diskusi “Desa dalam RPJMN” di STPMD “APMD” Yogyakarta

Posted on by admin ppmb

Dari diskusi “Desa dalam RPJMN” di APMD

Implementasi Undang Undang Desa kini mengalami ‘decline’ atau kemunduran. Karena itu, kita harus mengambil point besar, memastikan agar periode kedua Pak Jokowi, pihak yang mengurus desa nanti jangan sampai seperti menerima cek kosong.

Itulah dua hal yang mengemuka dalam diskusi “Desa dalam RPJMN” di STPMD “APMD” Yogyakarta, Jumat (21/6). Diskusi ini menghadirkan Akhmad Muqowam dan dipandu Ketua “APMD” Sutoro Eko. Dihadiri puluhan dosen dan beberapa pegiat desa dari FPPD.

Muqowam, mantan Ketua Pansus RUU Desa, menjelaskan tak masalah kita melupakan apa yang telah terjadi empat tahun ke belakang (periode pertama Presiden Jokowi). Yang penting periode kedua pembangunan desa sesuai dengan UU Desa. Karena itu dirinya mendorong kampus STPMD untuk tampil. “Kemunduran implementasi UU Desa itu urusan kita bersama,” tambahnya.

Suatu saat Muqowam pernah melakukan semacam survei kecil di pantura wilayah Jawa Tengah dari Batang, Pemalang, Semarang sampai Kudus. Ia bertanya kepada kepala-kepala desa adakah embung yang dibangun dari dana desa. Hasilnya ternyata ditemukan banyak embung dibangun oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian PUPR. “Ada sih embung yang dibangun dari dana desa tapi ukurannya 10 x 8 meter. Kalau menurut saya, itu bukan embung tapi blumbang (empang),” ujar Muqowam sembari tertawa.

Muqowam juga menyinggung siapa pun yang akan membantu Presiden Jokowi mengurus desa nanti mestinya paham tentang UU Desa. “Saya pernah ketemu Budiman Sujatmiko dari PDI Perjuangan. Saya katakan saya mendukung kamu jadi menteri desa. Bukan karena kamu kader PDI Perjuangan tapi karena kamu sangat paham tentang desa,” kata Muqowam. Dukungan yang sama diberikan Muqowam kepada teman-teman dari APMD, IRE dan lain-lain yang sangat paham desa.

Diskusi yang agak mendadak ini diakhiri dengan kesepakatan akan membuat sebuah forum di STPMD “APMD” Yogyakarta sebelum Oktober 2019. Forum ini akan menghimpun semua pegiat desa dari mana saja dan hasilnya akan disumbangkan kepada pemerintah atau periode kedua Presiden Joko Widodo. (humas/Tass)

Dosen “APMD” Menjadi Narasumber Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir

Posted on by admin ppmb

Pelatihan Jurnalistik untuk mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir) di Sekolah Indonesia Cairo (SIC), Selasa (7/5/19), diikuti sekitar 30 pengelola media cetak, radio dan online. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara KBRI Kairo dan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir. Saat membuka pelatihan ini Dubes Helmy Fauzy mengatakan, “Saya berharap media yang dikelola Masisir makin profesional, antara lain tak membuat atau menyebarkan hoaks.” Dua narasumber yang memberi materi pelatihan, Tri Agus Susanto (dosen Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta) dan M. Aji Surya (penulis dan Wakil Duta Besar RI di Mesir). Pelatihan dimulai jam 16.00 sampai 18.30, ditutup dengan berbuka puasa bersama.

Agustinus Bima Nugraha dan Inacia de Rosario vaz Ikeng Menerima Scholarship

Posted on by admin ppmb

Selamat untuk Agustinus Bima Nugraha dan Inacia de Rosario vaz Ikeng, menerima scholarship dari kerjasama International Centre for English Excellence (ICEE) dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Diserahkan pada Kamis (20/6) oleh Ketua “APMD” Sutoro Eko

.

WISUDA ADALAH PUNCAK DAN JEMBATAN

Posted on by admin ppmb

Wisuda adalah puncak dari proses studi panjang yang melelahkan, melewati masa sulit dan penuh hambatan. Dengan Wisuda, para wisudawan termasuk warga Indonesia yang beruntung karena termasuk segelintir warga yang dapat menyelesaikan pendidikan di PT. Karena dua hal itu, wisuda patut disyukuri dengan penuh kegembiraan. Ternyata jalan pendidikan yang dilalui, telah memberikan hikmah dan membentuk karakter, baik dari sisi nalar maupun kedewasaan.

Wisuda juga merupakan jembatan, untuk mencapai tujuan selanjutnya di dunia kerja. Menjadi PNS memang dambaan banyak wisudawan, namun itu bukan satu-satunya. Menjadi pegiat Desa atau masuk menjadi perangkat desa, yang kelak sanggup merebut kekuasaan, baik kursi kepala desa maupun memimpin politik Daerah. Perangkat desa bukanlah profesi rendahan, tetapi profesi mulia, karena bersentuhan langsung dekat dan bermanfaat untuk orang banyak di desa. Fakta membuktikan, banyak Lulusan STPMD “APMD” berhasil menempuh jalan itu.

Demikian inti sambutan Ketua STPMD “APMD” , Dr. Sutoro Eko Yunanto, dalam upacara Wisuda Diploma Tiga, Sarjana dan Magister tanggal 4 Mei 2019 di Gedung Ganesha.

Suasana Wisuda kali ini menyentuh kalbu ketika lagu “Titip Rindu Buat Ayah” dinyanyikan oleh Bapak Ir. Muhammad Barori, M.Si, yang mengungkapkan kerinduan anak pada ayahnya, yang telah berjuang, berkorban demi anaknya, para wisudawan. Tak sedikit air mata menetes dari mata para wisudawan dan para hadirin.

TIM PENGABDIAN STPMD ‘APMD’ MENGAJAK IBU-IBU PKK KELOLASAMPAH DARI RUMAH

Posted on by admin ppmb

Tim pengabdian STPMD “APMD” yang beranggotakan Fadjarini Sulistyowati, B. Hari Saptaning Tyas, dan Aulia Widya Sakina melakukan pelatihan swakelola sampah berbasis masyarakat sebagai upaya pengorganisasian kelompok pengelola sampah mandiri di Desa Trimulyo pada tanggal 9 April 2019. Sasaran kegiatan pelatihan adalah ibu-ibu penggerak PKK Pedukuhan di DesaTrimulyo. Menurut Ketua Tim pengabdian, Fajarini, S., S.IP., M.Si., dipilihnya sasaran ibu-ibu pengegerak PKK karena saat ini, sampah sudah menjadi permasalahan bersama yang penting untuk ditanggulangi dan pengelolaan sampah dimulai dari sampah rumahtangga, untuk itu ibu-ibu menjadi contoh yang sangat baik untuk mendorong adanya kelompok pengelola sampah mandiri.

Pada sesi pertama disampaikan tentang pentingnya pengelahan sampah mulai dari rumahtangga supaya kita tidak mewariskan sampah pada anak cucu demikian disampaikan oleh Aulia Widya Sakina, S. Sos., M. Si dari tim STPMD “APMD”. Selain itu, beliau juga mencontohkan mengolah sampah plastic supaya bias dimanfaatkan kembali melalui metode Ecobrick.

Pada sesi kedua, kegiatan pelatihan yang bekerjasama dengan lembaga swasta dalam pengelolaan sampah yakni PT Aligadar menyampaikan pengolahan sampah organik. Bapak Triputra selaku narasumber dari PT Aligadar mendemosntrasikan cara pengelolaan sampah dapur organic menjadi kompos. Menurut beliau, “Tidaklah sulit untuk mengolah sampah, yang penting kemauan”. Padahal menurutnya lebih lanjut, sampah bila dikelola dapat menghasilkan banyak keuntungan bahkan bias menjadi penghasilan tambahan bagi ibu-ibu. Beliau mencontohkan yang paling mudah dengan menyimpan sisa makanan dan daun-daun di suatu tempat dalam waktu kurang lebih dua minggu, nantinya akan menjadi pupuk organik yang bias dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran yang sehat.

Bapak Wiikan selaku Kesra DesaTrimulyo mengungkapkan pentingnya kegiatan pelatihan sampah karena tahun 2019 ini Kabupaten Bantul juga sudah mencanangkan Bantul Bersih Sampah..Beliau berharap kegiatan pelatihan ini dapat mendorong adanya pelembagan pengelolaan sampah yang terorganisir di tingkat desa. Akhir acara ditutup dengan pembagian alat pengolahan sampah dapur sederhana pada tiap pedukuhan dan kesepakatan bersama untuk memulai mengolah sampah dari dapur menjadi bermanfaat kembali.

Bupati Landak Beri Kuliah Umum Pengelolaan Desa Berbasis Adat Dayak di Yogyakarta

Posted on by admin ppmb

YOGYAKARTA – Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa memberi materi kuliah umum yang mengangkat tema Pengelolaan Desa Berbasis Adat di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta, Kamis (21/2/2019).

Dalam pemaparannya, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Landak ini mengaku sulitnya mendorong pengelolaan desa berbasis adat. Salah satu yang menjadi masalah diantaranya adalah disatu sisi ada perangkat desa formal dan disisi lainnya ada tokoh adat yang masih sangat dihormati.

Masyarakat Dayak yang merupakan mayoritas warga di Kabupaten Landak, sebut Karolin, pada era Orde Baru dipisahkan dari adat.

“Mereka tercerabut dari akarnya. Memang tak semua negatif, ada yang positif, misalnya tak ada lagi budaya mengayau atau memotong kepala orang saat terjadi perang antar etnis,” ungkap Karolin dalam pemaparannya, Kamis (21/2/2019).

Satu persatu kesulitan dalam mengelola desa itu pun saat ini mulai terurai, salah satunya dengan terus melestarikan kearifan lokal Bahaum, semacam musyawarah adat atau bicara di para-para dari Papua.

Melalui Bahaum inilah, para tetua adat Dayak bermusyawarah, sementara para perangkat desa dan warga desa lainnya melaksanakan Musrenbangdes.

“Sejauh ini berjalan dengan baik, bahkan tetua adat ini juga ikut mengawasi kepala desa dalam pengelolaan dana desa,” ungkapnya.

Selain itu, Karolin juga melakukan pemetaan terkait dengan konsep pengelolaan berbasis adat, dan mendapati kondisi bahwa pengaruh adat di Kabupaten Landak masih sangat kuat. Bahkan tingkat kepercayaan publik jika dibandingkan dengan kepolisian dengan lembaga adat, publik lebih percaya pada lembaga adat.

“Nah ini adalah hasil pemetaan yang kemudian kami rumuskan dalam berbagai kebijakan, bahwa untuk menjamin terlaksananya program-program pembangunan melibatkan masyarakat adat itu menjadi sangat krusial,” ungkap Karolin.

Selain melibatkan masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Landak juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga adat serta melibatkan mereka secara aktif dan positif dalam proses pembangunan.

Sejauh ini, Pemkab Landak terus mendorong mengentaskan persoalan-persoalan sosial yang ada. Pasalnya, dari 156 desa yang ada di Kabupaten Landak, lebih dari 80 desa yang ada masih desa tertinggal.

“Nah ketertinggalannya ini di bidang apa, kami juga melakukan pemetaan,” jelasnya.

Karolin menambahkan, persoalan yang paling utama adalah masalah infrastruktur, kemudian tingkat pendidikan dan masalah kesehatan yang didalammnya termasuk sanitasi dan jamban. Hal tersebut lantaran kebiasaan masyarakat untuk buang air besar di sungai juga masih sangat tinggi.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Landak juga melibatkan masyarakat adat agar mereka secara perlahan untuk memiliki jamban masing-masing di rumah. Pemkab Landak juga mendorong agar setiap desa memiliki kesadaran terhadap kekerasan perempuan dan anak.

“Oleh karena itu kita arahkan dan antisipasi agar masyarakat adat juga merumuskan peraturan desa yang berkaitan dengan upaya kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Karolin

“Dan kami buat kesepakatan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak cukup hanya diselesikan di level hukum adat, tetapi harus masuk ke level hukum positif untuk memberikan efek jera,” tambahnya.

Sementara itu Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta Sutoro Eko Yunanto mengatakan, pada era orde baru kemajuan sebuah desa dapat diukur dari adatnya.

Apabila masih menjaga adat, berarti masih desa terbelakang. Sementara yang sudah meninggalkan adat dianggap desa yang telah maju.

“Ukuran kemajuan desa pada masa orde baru itu tadi sudah tak dipakai lagi sekarang,” ujar Sutoro Eko.

Sutoro Eko kemudian mengutip pernyataan Kaisar Meiji dalam sebuah film The Last Samurai yang berbunyi ‘Kita bisa seperti Barat tanpa meninggalkan tradisi. Kita bisa menjadi modern tapi tetap menjaga tradisi’.

“Desa bisa maju tanpa meninggalkan adat dab adat tetap terjaga beriringan dengan kemajuan desa,” ujarnya.

Sutoro Eko menambahkan, membawa perubahan dalam pengelolaan tersebut bukan berarti meninggalkan adat, tapi bagaimana adat itu berjalan seiringan dengan pengelolaan pemerintahan.

Sehingga kuliah umum yang disampaikan Bupati Landak ini diharapkan bisa memberikan inspirasi kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin ke depannya.

“Jadi nanti setelah selesai dari sini, mereka bisa belajar dari ibu Karolin bagaimana mempersatukan adat dengan pemerintahan desa itu supaya berjalan seiringan menggerakan pembangunan dan pemerintahan di desa,” ungkapnya.

Bupati Yakobus Dumupa: Mengubah Paradigma Aparat Pemerintah Itu Paling Penting

Posted on by admin ppmb

Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa, memberikan kuliah umum dengan judul “Kampung Membangun: Perubahan Paradigma Pembangunan dan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Dogiyai, Papua” di Sekolah Tinggi Pemerintahan Desa APMD Yogyakarta, Selasa 19 Februari 2019. Dalam paparannya, Bupati Dogiyai menyampaikan kendala-kendala pemerintahan di tingkat kampung di Kabupaten Dogiyai.

“Banyak hal yang berjalan tidak sesuai aturan. Tetapi, perlahan kami sudah perbaiki. Ke depan pasti akan lebih baik. Yang paling penting di pemerintahan adalah kita mulai mengubah paradigma tentang apa itu pemerintahan dan bagaimana pemerintahan dijalankan. Selama ini banyak yang tidak paham. Pemerintahan dijalan sesuai dengan yang dipikirkan masing-masing,” paparnya.

Kuliah diawali dengan pemutaran film berdurasi 13 menit tentang kondisi Kabupaten Dogiyai. Di permulaan kuliahnya, Bupati Yakobus Dumupa memaparkan masalah-masalah dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perkampungan, dan pemerintahan. Untuk mengatasi problem-problem itu, yang pertama harus dibenahi adalah pemerintah.

“Kami di Dogiyai itu kekurangan orang yang mau berpikir. Membangun gagasan yang relevan. Sebab, pemerintah itu biasanya eksekutor. Kepala dinas itu biasanya tinggal melaksanakan,” kata Bupati termuda di Provinsi Papua itu.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati Yakobus Dumupa mengundang kesediaan STPMD “APMD” untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan Kabupaten Dogiyai. Ia berharap bahwa kebersamaan itu akan sedikit mengatasi krisis di Kabupaten Dogiyai.

“Kami akan mengirim 25 orang untuk belajar S2 di STPMD. Kami juga sedang mempertimbangkan untuk bisa mengirimkan juga yang S1. Jadi, nanti kalau saya sudah pensiun dari jabatan bupati, sudah ada orang-orang yang akan meneruskan mimpi Dogiyai ke depan,” pungkasnya.

Kebijakan ini diambil Bupati dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan Kabupaten Dogiyai. http://dogiyaibahagia.com/2019/02/21/bupati-yakobus-dumupa-mengubah-paradigma-aparat-pemerintah-itu-paling-penting/

Kemah Belajar Kedesaan dan Kerakyatan Mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta di Desa Wisata Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul

Posted on by admin ppmb

Sebanyak 30 mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta didampingi para dosen pembimbing mengikuti Kemah Kedesaan dan Kerakyatan mulai dari 28 Januari sampai 2 Februari 2019 di Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan nilai, pengetahuan dan ketrampilan agar dapat menghayati nilai-nilai kedesaan mengembangkan pengetahuan/perspektif kedesaan dan trampil dalam mengelola dan memecahkan persoalan kedesaan secara sistematis-logis, kritis dan kreatif.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini harus memenuhi persyaratan yakni telah menempuh tiga semester dan disaring dengan diwajibkan menulis esai bertema mengapa mereka tertarik mengikuti Kemah Kedesaan dan Kerakyatan.

STPMD “APMD” merasa penting membuat kegiatan ini karena ingin menguatkan mazhab desa kepada mahasiswa.
Berdesa menyediakan dua hal: Pertama, desa menjadi basis identitas dan basis sosial untuk memupuk modal sosial yakni tradisi solidaritas, swadaya, kerjasama,, gotong royong yang secara inklusif melampaui batas-batas identitasnya;
Kedua, desa memiliki kekuasaan dan kepemerintahan (governance) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Acara pembukaan berlangsung cukup khidmat yg dihadiri oleh Ketua seluruh Wakil Ketua STPMD APMD, Kepala Desa, Pengelola Desa Wisata, dan para Dosen Pembimbing.
Dalam sambutannya Ketua STPMD “APMD” Dr. Eko Sutoro Yunanto, M.Si mengatakan pemilihan tempat di Desa Nglanggeran ini bukan sekadar pinjam tempat, tetapi ingin belajar di desa.
Sutoro Eko menambahkan dirinya pertama kali belajar desa di Gunungkidul. “Saya diskusi dengan kepala desa dan pegiat desa. Masalah yang paling banyak dibicarakan saat itu adalah air. Ada program pipanisasi, ada pipanya tapi tak ada airnya. Lalu kepala desa berinisiatif dan bergerak dengan jejaring melakukan penanaman pohon besar-besaran,” kata Sutoro Eko. Pada akhirnya, Gunungkidul memanen air. Semua ini tak ada perencanaan yang njilemet.
Sutoro Eko mengenang sembilan belas tahun silam, bertempat di Panggang Gunungkidul, dengan para pegiat desa berkumpul membicarakan desa sembari menyambut fajar baru UU No. 22/1999.

Dengan acara otak atik gatuk ala Jawa memberi kepanjangan DESA menjadi Demokratis, Emansipatoris, Sejahtera dan Adil. Itu adalah makna, etos dan semangat yang dibawa terus sebagai pijakan pemikiran dan gerakan pada tahun-tahun berikutnya.

“Hari ini, bertempat di Nglanggeran Gunungkidul, dalam Kemah Belajar Kedesaan dan Kerakyatan, etos DESA itu kami tuturkan kembali kepada para murid kami. Selama seminggu kedepan kami menyuntikkan dan memompa ideologi dan mazhab desa kepada para murid, baik lewat diskusi maupun jelalah lokal, agar mereka menjadi pewaris yang militan dan progresif,” papar Sutoro Eko.

Kepala Desa Nglanggeran, pak Senen, dalam pembukaan Kemah Kedesaan dan Kerakyatan menyatakan gembira dapat menerima para mahasiswa dan dosen pendamping untuk belajar di desanya. “Belajar memang tidak hanya di kampus saja tetapi harus terjun ke desa,” ujar pak Senen. Ia menjelaskan, Desa Nglanggeran terdiri dari lima dusun dan mempunyai penduduk 2.616 jiwa yang mayoritas atau sekitar 80-90 persen berprofesi sebagai petani. Sebagaian besar tanah yang digarap di desa ini adalah milik Kraton Yogyakarta atau Sultan Ground. Sebagaian lainnya milik petani sendiri. “Silakan belajar bersama dengan Perangkat Desa, Bumdesa, Pokdarwis, PKK dan lain-lain, di sini banyak potensi untuk dikembangkan” tambah pak Senen. (TAS-APMD)