Menerima pengakuan dan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
Menerima Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Keterangan lebih lanjutDalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Membuka Program Kelas Pamong
Keterangan lebih lanjut
Sejak Kamis, 31 September 2017, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta secara resmi telah memiliki satu lagi dosen Program Studi Ilmu Komunikasi dengan gelar Read more
Lebih dari tiga ratus pengelola kampung se-Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kampung bagi Aparatur Kampung se-Kabupaten Raja Ampat Provinsi Read more
Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”- Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. dan Prof. Elizabeth – Presiden Direktur dari International Center for English Excellent (ICEE) yang Read more
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan bakat minat mahasiswa dalam penulisan jurnalistik, Redaksi Swara Kampus – Kedaulatan Rakyat mengadakan pelatihan jurnalistik mahasiswa yang diselenggarakan pada tanggal Read more
STPMD APMD sebagai sebuah institusi yang sudah berusia 51 tahun, kerjasama merupakan kemutlakan untuk institusi ini. Unit Humas dan Kerjasama sebagai sebuah unit kerja yang Read more
Beberapa tahun terakhir ini dataran Borneo terutama Provinsi Kalimantan Barat menyumbang cukup besar penerimaan mahasiswa baru di STPMD “APMD”. Dari tahun ke tahun animo generasi Read more
Kami adalah perguruan tinggi yang berkomitmen secara akademik dan sosial untuk memperkuat entitas lokal sebagai fondasi bagi penguatan bangsa dan negara Indonesia. Berdiri sejak tahun 1965 dan secara konsisten menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat desa. Perhatian ini dikedepankan sebagai standing position serta respon akademik dan sosial terhadap dinamika perubahan masyarakat dan kebijakan tentang desa. Dengan posisi tersebut, keberadaan kami sangat relevan dengan konteks pengembangan otonomi daerah, pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat saat ini dan di masa depan.