Daftar Jalur Seleksi Masuk Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
Jadilah satu dari pemimpin-pemimpin terbaik Indonesia yang ikut serta dalam memajukan desa untuk Indonesia. APMD mempunyai jurusan terbaik untuk Anda, antara lain : Pembangunan Masyarakat Desa, ilmu pemerintahan, pembangunan sosial dan ilmu komunikasi. Bergabunglah di kampus kami !.
Daftar SekarangMenerima pengakuan dan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
Daftar SekarangDalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Daftar Sekarang
Sutoro Eko
Ketua STPMD APMD
Makna desa kuat adalah bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.
MInardi
Dosen Ilmu Pemerintahan
Cita-cita luhur lahirnya UU Desa dirangkum dalam Catur Sakti Desa: Bertenaga secara Sosial; Berdaulat secara Politik; Berdaya secara Sosial dan Bermartabat secara Budaya.
Heri Purnomo
Dosen Pembangunan Masyarakat Desa
Gerakan sosial dapat dipahami sebagai upaya bersama dari sekelompok orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk berinteraksi secara berkelanjutan dengan para pemangku kebijakan, otoritas, dan bahkan pihak yang dianggap berlawanan. Dalam konteks isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, gerakan sosial bisa menjadi alat tekanan (pressure group) yang mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Ria Anisa
Dosen Ilmu Pemerintahan
Pengangguran bukan hal baru, namun big data sarjana menganggur kian meresahkan. Spekulasi atas penyebab tingginya angka sarjana pengangguran menjadi diskusi bahkan dikursus kebijakan. Pemerintah memperkirakan bahwa sarjana pengangguran diakibatkan oleh disorientasi kurikulum perkuliahan dan kebutuhan dunia kerja.
Sri Widayanti
Dosen Magister Ilmu Pemerintahan
Critical thinking with critical theory merupakan abstraksi dari tradisi berpikir kritis yang dilandasi oleh nilai, nalar, moral dan norma.
Putera Perdana
Dosen Ilmu Pemerintahan
UU Desa bertujuan memberdayakan, namun regulasi teknis malah mengekang. Desa, yang seharusnya jadi aktor utama pembangunan, merancang, menjalankan, mengevaluasi program, justru berubah menjadi pelaksana belakang layar sistem. Ada jurang antara niat luhur undang-undang dan praktik di Desa.
Untuk mengembalikan semangat UU Desa, regulasi harus disederhanakan dan dibuat lebih fleksibel: modul aplikasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal, lapisan pelaporan yang dipangkas, pelatihan berbasis praktik lapangan, serta BPD yang berfungsi menyalurkan aspirasi, bukan hanya menjadi saksi dokumen.
Vansianus Masir
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Partai politik harus mampu membentuk kader atau anggota yang punya pemahaman ideologis, memiliki kapasitas dan kualitas nalar, kejernihan batin serta kebijaksanaan hidup untuk menjadi calon pemimpin yang bertarung dalam pemilu. Kalau partai politik sudah terbangun dengan baik, maka pasti menghadirkan kontestasi Pemilu yang sehat dan bermutu.
