Menerima pengakuan dan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
Menerima Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Keterangan lebih lanjutDalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Membuka Program Kelas Pamong
Keterangan lebih lanjut
YOGYAKARTA – Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa memberi materi kuliah umum yang mengangkat tema Pengelolaan Desa Berbasis Adat di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Read more
Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa, memberikan kuliah umum dengan judul “Kampung Membangun: Perubahan Paradigma Pembangunan dan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Dogiyai, Papua” di Sekolah Tinggi Pemerintahan Read more
Sebanyak 30 mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta didampingi para dosen pembimbing mengikuti Kemah Kedesaan dan Kerakyatan mulai dari 28 Januari sampai 2 Februari 2019 di Desa Read more
Wisuda adalah sebuah puncak. Khususnya bagi mahasiswa diploma tiga (D3) dan sarjana (S1), wisuda adalah titik puncak setelah melewati studi panjang yang melelahkan, penuh dengan Read more
Hari Sabtu, tepatnya tanggal 17 November 2018 pada puncak Dies Natalis STPMD “APMD” ke 53 telah dilantik oleh Ketua YPP Tujuh Belas, Ir. M. Barori, Read more
Bersamaan dengan acara wisuda Akademi Komunikasi Radya Binatama (AKRB) pada hari Sabtu 3 November 2018, telah diadakan penandatanganan MOU antara AKRB dan APMD di Hotel Read more
Kami adalah perguruan tinggi yang berkomitmen secara akademik dan sosial untuk memperkuat entitas lokal sebagai fondasi bagi penguatan bangsa dan negara Indonesia. Berdiri sejak tahun 1965 dan secara konsisten menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat desa. Perhatian ini dikedepankan sebagai standing position serta respon akademik dan sosial terhadap dinamika perubahan masyarakat dan kebijakan tentang desa. Dengan posisi tersebut, keberadaan kami sangat relevan dengan konteks pengembangan otonomi daerah, pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat saat ini dan di masa depan.